Fornas LPAI 2021 Tertunda karena Pandemi Covid

Pemerintah Diminta Sikapi Dualisme Kelembagaan Perlindungan Anak


154 view
Pemerintah Diminta Sikapi Dualisme Kelembagaan Perlindungan Anak
Internet
Arist Merdeka Sirait dan Seto Mulyadi
Medan (SIB)
Penyelenggaraan Forum Nasional Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (Fornas VI LPAI) yang semula dijadwalkan pada 7 Juli 2021 di Jakarta, akhirnya ditunda karena terkena masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi Covid-19, namun pemerintah diminta segera menyikapi dualisme kelembagaan Perlindungan Anak yang terjadi selama ini.

Kordinator Perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah se-Indonesia Samsul Ridwan (Ketua LPA Jawa Tengah), dan Ketua LPA Provinsi Sumut Drs Jhon Edward Hutajulu, menyebutkan pertemuan atau Fornas LPAI juga mulanya akan terfokus pada agenda peyakinan pemerintah agar mengakhiri dualisme kelembagaan antara LPAI dengan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), masing-masing diklaim pimpinan Arist Merdeka Sirait dan Seto Mulyadi.

"Kita bisa memaklumi penundaan Fornas ini karena faktor kebijakan PPKM di masa pandemi, tapi kita juga berharap kebijakan pemerintah untuk segera mengakhiri ambiguitas atau dualisme kelembagaan perlindungan anak agar bisa fokus dalam penanganan masalah hak-hak anak di negeri ini, termasuk hak dan masalah anak yang timbul sebagai dampak sosial ekonomi di masa pandemi ini," ujar Ridwan dan Jhon Edward kepada pers, Jumat (10/7).

Melalui siaran pers dan video conference singkat, mereka mengakui adanya keresahan dari jejaring LPA di daerah terkait dualisme penyebutan istilah Komnas PA dan LPAI, karena telah menimbulkan kebingungan masyarakat. Nama Komnas PA sejatinya merupakan nama baku dari LPAI. Namun, sejak adanya Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) yang dibentuk pemerintah lagi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka LPAI harusnya tidak lagi menggunakan nama Komnas PA. Selain agar kembali ke khitah dasar-nya sebagai Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), juga karena adanya larangan penggunaan istilah atau sebutan 'Komisi Nasional' selain dari lembaga pemerintahan.

Bersama rekannya Rudy Baihaki Ketua LPA Sumatera Selatan, Ridwan dan Edward Hutajulu menegaskan, LPAI yang hingga saat ini masih dipimpin Ketua Umum Seto Mulyadi (Kak Seto), masih tetap eksis dan legal sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan fungsi dan kegiatan pemenuhan dan kepentingan anak-anak di Indonesia.

"LPAI juga akan memperkuat identitas kelembagaannya dengan mendaftarkan hak paten atas logo LPAI sebagai simbol organisasi resmi, karena LPAI telah memegang sertifikat merek atas logo dari Kemenkum-HAM RI sebagai pemilik yang sah. Sertifikat merek ini juga merupakan salah satu 'hadiah' bagi rekan-rekan LPA daerah sebagai pemilik dari LPAI. Kelak, hanya LPAI dan LPA-LPA Daerah yang di-SK-kan untuk menjalankan program dan menjalin kerja sama lintas pihak termasuk pemerintah daerah," ujar Edward.

Secara khusus, Edward menambahkan, kepemimpinan Seto Mulyadi atau Kak Seto selama ini, sejak 1998, sudah teruji dalam penanganan masalah anak dengan berbagai kasus di Indonesia dan cukup diapresiasi beberapa lembaga terkait di dunia internasional. Sehingga, kalangan pengurus LPA daerah se-Indonesia masih berharap dan mendukung Seto untuk 'turun gunung', kembali memimpin LPAI periode berikutnya. (A5/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com