Pemkab Labusel Berencana Hapus Anggaran ULP dan Seragam Tahun 2022

* ASN Bawahan Minta TPP Juga Ditiadakan

263 view
Pemkab Labusel Berencana Hapus Anggaran ULP dan Seragam Tahun 2022
Foto Istimewa
Anggaran ilustrasi 
Kotapinang (SIB)
Pemkab Labusel berencana meniadakan Uang Lauk Pauk (ULP) dan pengadaan seragam dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada APBD tahun 2022.

Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Labusel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di gedung dewan, Rabu (17/11). Rapat tersebut membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD tahun 2022 Kabupaten Labusel dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2022 yang telah disampaikan Pemkab kepada DPRD, Selasa (16/11).

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Labusel dari Fraksi PDI Perjuangan, Jamal Harahap dikonfirmasi, Kamis (18/11), membenarkan informasi tersebut. Namun kata dia, itu masih penyampaian dari Ketua TAPD Pemkab Labusel dan dewan belum melihat secara seksama rancangan yang diajukan Pemkab.

"Dewan menolak rencana tersebut. Makanya kemarin rapat diskors. Kami minta TAPD Pemkab Labusel untuk berkoordinasi kembali terhadap Bupati terkait rencana itu. Janganlah anggaran seperti ini yang dihapus," katanya.

Diketahui, selama ini seluruh ASN Pemkab Labusel menerima ULP Rp27 ribu per hari setiap hari kerja. Selain itu, setiap tahun para pegawai juga menerima jatah seragam dinas, yakni satu stel PDH, satu stel baju olahraga, satu baju batik, dan satu baju putih.

Rencana penghapusan ULP dan seragam dinas tersebut ditanggapi emosional sejumlah ASN. Mereka berharap anggaran itu tidak dihapus.

"ULP itu sangat menbantu bagi kami ASN bawahan, khususnya guru untuk menambah penghasilan. Apa lagi kalau pengadaan seragam dihapuskan, mau jadi apalah kami pegawai rendahan ini. Kalau para pejabat itu mungkin enak saja, karena penghasilannya besar," kata salah seorang PNS guru yang enggan namanya disebutkan kepada wartawan, Kamis (18/11).

PNS lainnya mengatakan, jika memang Pemkab Labusel ingin melakukan penghematan anggaran dimasa pandemi Covid-19, sebaiknya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga ikut dihapuskan. Sebab kata dia, jika TPP dihapuskan, maka akan semakin banyak anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembangunan.

Dijelaskan, setiap bulan TPP dibayarkan dalam jumlah sangat besar kepada PNS, kecuali guru. Menurutnya, untuk pejabat eselon II TPP yang diterima berkisar Rp12 jutaan hingga Rp24 jutaan per bulan, eselon III menerima Rp8 jutaan hingga Rp11 jutaan per bulan, eselon IV Rp3 jutaan hingga Rp4 jutaan per bulan, dan staf Rp800 ribuan hingga Rp1,5 jutaan per bulan.

"Jangan tebang pilih kalau mau berhemat. Anggaran untuk TPP itu paling besar porsinya. Sebaiknya itu yang dihapus dalam APBD tahun 2022. Lagi pula, nggak semua PNS di daerah ini menerima TPP, seperti para guru. Sudah nggak menerima TPP, ada pula yang belum sertifikasi, sehingga tidak mendapat tunjangan profesi guru. Lebih baik sekalian TPP dihapuskan," kata pria tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Labusel, Ahmad Zein Nasution, SAP yang dikonfirmasi mengakui informasi itu. Namun, pihaknya mengaku hal tersebut masih rencana dan belum final.

"Benar, tapi belum final. Alasannya memang kemampuan keuangan daerah," katanya.

Terkait seragam ASN, Zein mengaku hal itu bukan ditiadakan, melainkan dipending untuk sementara.

"Seragam itu dipending sementara. Kita mengakui, pendapatan daerah kita tidak naik dari tahun sebelumnya, bahkan cenderung turun.

Disinggung apa tidak sebaiknya tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang ditiadakan mengingat jumlahnya lebih besar, ia mengaku ULP juga bagian dari TPP.

"ULP juga bagian dari TPP," katanya. (SS18/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com