Pemkab Langkat Ikuti Rapat Virtual Bersama Mendagri dan KPK Tentang Pencegahan Korupsi


245 view
Pemkab Langkat Ikuti Rapat Virtual Bersama Mendagri dan KPK Tentang Pencegahan Korupsi
Foto Dok/ Kominfo Lkt
Reaker Virtual:  Pemab Langkat Rapat Kerja (Raker) pencegahan tindak pidana korupsi dan evaluasi program strategis pemerintah daerah bersama Mendari ,KPK dan LKPP secara virtual dari ruang rapat Langkat Comand Center ( LCC) di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (24/1).
Langkat (SIB)
Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti Rapat Kerja (Raker) pencegahan tindak pidana korupsi dan evaluasi program strategis pemerintah daerah. Raker bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berlangsung virtual dari Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Turut diikuti Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin SH didampingi Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin, dari ruang rapat Langkat Comand Center ( LCC) di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (24/1).

H. Syah Afandin usai rakor menyampaikan bahwa Mendagri M. Tito Karnavian mendorong semua pemerintah daerah melakukan perbaikan sistem pemerintahan yang lebih transparan.

"Arahan itu disampaikan Mendagri kepada kepala daerah se-Indonesia dalam Raker Evaluasi Program Strategis," sebutnya.

Salah satunya, kata Syah Afandin, dengan digitalisasi di berbagai bidang. Sehingga mengurangi kontak fisik dan potensi tindak pidana korupsi. "Perbaikan sistem perlu dilakukan, agar dikaji sistem politik pemerintah kita ke sistem yang diupayakan lebih transaparan untuk mengurangi kontak fisik, di antaranya dengan digitalisasi di berbagai bidang,"kata Syah Afandin.

Mendagri juga menuturkan, kata Syah Afandin, awal tahun 2022 ini sudah ada beberapa kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu harus menjadi perhatian semua pihak karena selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga terhadap kepercayaan publik kepada kepala daerah secara umum.

"Saya yakin banyak sekali kepala daerah berprestasi dan berkinerja baik, namun akan terdampak oleh segelintir yang tersandung hukum," ucap Plt Bupati mengulang kata Tito.

Perbaikan Sistem
Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan perlu dilakukan perbaikan sistem, dengan mengupayakan transparansi dari sistem tersebut, dengan memanfaatkan beberapa teknologi informasi yang sedang berkembang.

Dia berharap kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah dapat ditekan sedini mungkin. Serta yang harus dilakukan oleh kepala daerah adalah memperbaiki sistem itu sendiri.

"Dengan sistem yang baik tidak akan terjadi korupsi, korupsi terjadi karena ada kekuasaan, ada kesempatan, dan kurangnya Integritas," tegasnya.

Turut serta dalam kegiatan, Inspektur Langkat H Amril, Kepala BPKD Drs M Iskandarsyah, Kepala Bappeda Hj Rina Wahyuni Marpaung, Kadis Kominfo H Syahmadi, Kepala Dinas Pendidikan H. Saiful Abdi, Kabag Hukum Alimat Tarigan, Kabag Tata Usaha Suriyanto, Kabag Pengadaan Suhardi, Kabag Humas dan Prokopim Mahardhika Sastra Nasution. (A-7/a)

Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com