Pemkab Langkat dan BPKP Sumut Sosialisasi Hindari Terjadinya Tindak Pidana Korupsi


105 view
Pemkab Langkat dan BPKP Sumut Sosialisasi Hindari Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
Foto: Dok/Diskominfo Lkt
SOSIALISASI: Pemkab Langkat dan perwakilan BPKP Provsu menggelar sosialisasi pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), di ruang pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (6/10).
Langkat (SIB)
Pemkab Langkat bekerjasama perwakilan BPKP Provsu menggelar sosialisasi pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), di ruang pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (6/10).

Sosialisasi dibuka Bupati Langkat Terbit Rencana PA, melalui Inspektur Kabupaten Langkat H Amril, dihadiri Pengendali Teknis Bidang Investigasi BPKP Sumut, Alam Tarigan.

Para narasumber dipimpin Maya Afrida Sirait, selaku Ketua Tim Bidang Investigasi BPKP Sumut, serta para pimpinan perangkat daerah Pemkab Langkat.

Inspektur Langkat H Amril menegaskan, pentingnya sosialisasi dan workshop IEPK kepada seluruh perangkat daerah di Langkat. Guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk diterapkan pada tata kelola pemerintah agar menekan atau menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

"Sebab Pemkab Langkat melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan fundamental, terdiri dari 5 aspek; akuntabilitas, transparansi, independensi, koordinasi dan partisipasi, serta menciptakan reformasi birokrasi," sebutnya.

Jadi untuk mewujudkan itu, sambung Amril, memerlukan kerja sama yang solid dengan semua tingkatan. Mulai dinas, badan, kantor, kecamatan sampai pemerintah desa/kelurahan, dengan membangun sistem yang tepat sasaran, untuk meminimalkan penyelewengan yang mungkin terjadi.

"Semoga melalui workshop IEPK ini, kita semakin lebih faham dan mengerti," harapnya.

Sementara Alam Tarigan menjelaskan, lEPK adalah model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi di instansi dan badan usaha pemerintah. Sebagai upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi.

Selain itu, ia mengatakan melalui Framework penilaian penyelenggaraan SPIP, berdasarkan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI No.5 Tahun 2021, tentang penilaian Maturitas (kematangan) penyelangaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian lembaga/pemerintah daerah.

Hal tersebut tercakup ke dalam empat (4) unsur. Pertama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) itu sendiri. Kedua, Manajemen Risiko Indeks (MRI). Ketiga, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Terakhir melalui kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (A7/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com