Pemkab Samosir Diminta Evaluasi Distributor Pupuk Bersubsidi


278 view
Samosir (SIB) -Bupati Samosir melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta memberikan sanksi tegas bagi distributor pupuk bersubsidi karena diduga menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tinggi (HET). Sanksi harus diberikan berupa pencabutan izin usaha, untuk menyelamatkan petani dari permainan harga pupuk.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Pedang Keadilan Rudianto Simbolon dan Ketua Asosiasi Pengadaan Barang Indonesia (APBINDO) Tunggul Sitanggang kepada sejumlah wartawan di Pangururan, Minggu (27/11).

Petani Samosir meminta Pemkab memberikan sanksi tegas bagi distributor yang menjual pupuk di atas HET itu dimulai dengan teguran lisan, teguran tertulis dan yang terakhir hingga pencabutan izin usaha dagang. Berdasarkan pantauan dan monitoring di lapangan, pihaknya menemukan distributur maupun pengecer pupuk yang nakal, ujar mereka.

Menurut Tunggul, untuk HET pupuk urea bersubsidi Rp 1800/Kg , ZA Rp 1400/Kg, SP 36 harganya Rp 2000/Kg. Pupuk NPK Rp 2.300/Kg serta pupuk Organik harganya Rp 500/Kg.

Hal yang sama dikatakan Simbolon, quota pupuk urea bersubsidi se-Samosir 41.680 sak (2084 ton) tiap saknya (50Kg) dibandrol Rp90 ribu per sak, tetapi ditebus oleh pengecer menjadi Rp91.250 per sak. Begitu juga dengan pupuk SP36 sebanyak 13.280 sak (660 ton) seharusnya Rp.100.000/sak menjadi Rp105.250 /sak.

"Pupuk ZA sebanyak 18000 sak (900 ton) sesuai HET Rp70 ribu per sak, menjadi Rp73.250 per sak, pupuk NPK 45200 sak (2260 ton) menjadi Rp116.250 per sak dari harga HET Rp115.000 per sak. Dan pupuk organik 11200 sak (560 ton) dijual Rp30 ribu per sak," jelasnya.

Rudi dan Tunggul juga menduga Pemkab Samosir kurang melakukan pengawasan langsung ke distributor dan pengecer pupuk karena harga pupuk tidak ditempel di gudang. Akibat penjualan pupuk di atas HET, kerugian negara mencapai ratusan juta per tahun. Selain harga yang melampaui HET, pembelian pun terkesan tak lagi pakai sistim tertutup (menurut acuan RDKK), pungkasnya

"Parahnya, si distributor pun disebut kerap mempatok-patok saja alias tak disesuaikan dengan kebutuhan Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani di wilayah kios bersangkutan," lanjutnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Samosir, Hotraja Sitanggang mengatakan, sesuai ketentuan,  distributor tidak dibenarkan menaikkan harga pupuk sebelum ada petunjuk  untuk itu.

Ditegaskan, "Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang diketuai Plt Sekda sudah turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan bukti. (F07/c)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com