Pemko Binjai Ikuti Rakor Penanganan Covid-19 dengan Mendagri


167 view
Foto: SIB/Wilfrid
RAKOR: Wali Kota Binjai Drs H Amir Hamzah bersama dengan Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutardjo, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai M Husein Admadja, serta unsur Forkopimda lainnya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 secara daring di ruang BCC, Senin (3/5).
Binjai (SIB)
Wali Kota Binjai Drs H Amir Hamzah MAP bersama Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutardjo SIK, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai M Husein Admadja SH MH serta unsur Forkopimda lainnya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 secara daring di ruang BCC, Senin (3/5).

Rapat koordinasi (rakor) yang digagas Kementerian Dalam Negeri dan dibuka langsung Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian dan dihadiri Menhub, Menag, Wamenkes, Kepala BNPB/Ketua STPC-19 Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Daerah seluruh Indonesia, dan unsur Forkopimda se-Indonesia.

Pada kesempatan itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan, diharapkan kepada seluruh pihak agar tidak abai terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia, terlebih saat ini negara tetangga tengah mengalami gejolak Covid-19 yang sangat menghawatirkan

"Oleh karenanya pencegahan penyebaran Covid-19 sangat perlu di utamakan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang," ujar Tito.

Lebih lanjut, Tito Karnavian mengajak kepada seluruh kepala daerah agar satu suara dalam Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 H/2021 untuk mengendalikan Covid-19 di Indonesia.

"Kenapa kita yang memberikan arahan, karena Kemendagri membawahi seluruh Kepala Daerah se-Indonesia," jelas Tito.
Kepala BNPB Doni Monardo selaku Ketua Satgas Covid-19 Nasional yang menjelaskan kondisi update situasi nasional kasus Covid-19 di Indonesia.

"Terdapat 11 provinsi yang cenderung mengalami kenaikan kasus aktif, utamanya di Provinsi Jawa Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sumatera Selatan, dan Lampung," jelas Doni.

Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan tentang Kebijakan Nasional Presiden RI Joko Widodo Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021/1442 H. Diungkapkan belajar dari kejadian di India yang mengalami tsunami Covid-19, setelah Pemerintah India lengah dengan mengijinkan perayaan yang menyebabkan kerumunan massa. Pandemi Covid-19 gelombang kedua di India lebih parah dibanding sebelumnya, sehingga saat ini India dianggap menjadi episentrum baru Covid-19 di Asia.

"Indonesia tidak ingin hal seperti itu terjadi. Sehingga Kementerian Perhubungan mengeluarkan Edaran tentang pengetatan mobilitas pelaku perjalanan, dengan masa pengetatan pra mudik 22 April-5 Mei, masa peniadaan mudik 6 Mei-17 Mei dan masa pengetatan mudik pasca lebaran 18 Mei-24 Mei," tegas Menhub.

Berikutnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan lagi tentang implementasi Surat Edaran Menag bagi umat Islam tentang Panduan Ibadah Bulan Ramadan dan Pelaksanaan Idul Fitri Tahun 2021/1442 H.

Dalam paparannya, Menag menekankan pada langkah-langkah konkrit jelang Idul Fitri, khususnya bagi jajaran Kementerian Agama sampai di daerah untuk mencermati pelaksanaan takbiran yang hanya dilakukan di masjid/mushalla, pelaksanaan zakat fitrah dengan memerhatikan protokol kesehatan, pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan protokol kesehatan serta pelaksanaan Halal Bihalal yang dilaksanakan di lingkungan keluarga inti dengan memaksimalkan fasilitas teknologi informasi. (A6/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com