Pemko Diminta Lebih Serius Wujudkan Program P4GN di Tanjungbalai


147 view
Pemko Diminta Lebih Serius Wujudkan Program P4GN di Tanjungbalai
(Foto: harianSIB.com/Regen Silaban)
KONSOLIDASI: Kepala BNNK AKBP Magdalena Sirait saat menggelar konsolidasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba (Kotan) pada sektor kelembagaan, yang dengan pemateri Asisten II H. Zainul dan Ketua Komisi A DPRD Dahman Sirait di Raja Bahagia Resto, Rabu (3/11). 
Tanjungbalai (SIB)
Pemko Tanjungbalai diminta lebih serius mewujudkan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Tanjungbalai. Pasalnya sampai saat ini belum ada peraturan daerah terkait P4GN, sementara BNN saat ini telah mencanangkan program Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) di Tanjungbalai.

Hal itu disampaikan R Silaban, penggiat anti narkoba saat menjadi peserta dalam konsolidasi kebijakan program Kotan pada sektor kelembagaan,a yang di gelar BNNK Tanjungbalai, dihadiri Asisten II Pemko Tanjungbalai, DPRD, OPD terkait, Kabag Hukum, Kesbangpol serta dari kepolisian Polres Tanjungbalai, Lanal TBA dan Dandim Asahan, di Raja Bahagia Resto, Rabu (3/11).

"Kami menilai, wujud dari dukungan pemerintah terhadap permasalahan narkoba di Tanjungbalai ini, masih belum serius. Padahal Kota Tanjungbalai cukup dikenal dengan kota atau daerah sebagai salah satu pintu masuk peredaran narkoba di Sumatera Utara bahkan di Indonesia, "ucap Silaban dalam sesi diskusi pada kegiatan tersebut.

Masih kata Silaban, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut telah menetapkan Perda Sumut No 1 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN. Sementara sampai saat ini, Pemko Tanjungbalai bersama legislatifnya belum mampu membuat turunan Perda terkait P4GN.

Karena menurutnya, tujuan dari sebuah peraturan itu untuk menjadi acuan bagi seluruh pihak, terlebih sebagai motivasi bagi para penggiat anti narkoba di Tanjungbalai dalam melakukan pencegahan maupun rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, serta dapat memberikan sanksi sosial kepada para masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.

terwujud dan terlaksana. Salah satunya, seperti ketersediaan anggaran dan adanya payung hukum yang mengatur, "katanya.

"Saya merasa titik beratnya saat ini adalah masalah keseriusan Pemko Tanjungbalai. Jangan berpikir bahwa persoalan narkoba ini dititik beratkan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI dan BNN. Tapi lebih di titik beratkan pada pemerintah karena kesejahteraan masyarakat Tanjungbalai ini adalah tanggung jawab pemerintah daerahnya, "katanya.

Menanggapi hal itu, H. Zainul, Asisten II Pemko Tanjungbalai dalam kesempatan itu mengatakan, Pemko Tanjungbalai sudah serius menanggapi persoalan narkoba di daerah tersebut, dan pihaknya bersama DPRD akan segera membuat peraturan daerah tentang permasalahan narkoba di daerah tersebut.

"Melalui konsolidasi sektor kelembagaan seperti ini, maka pemerintah bisa menerima masukan dan saling diskusi terkait muatan-muatan apa saja yang akan dimuat dalam rencana penyusunan peraturan daerah terkait P4GN dalam rangka mewujudkan program Kotan di Tanjungbalai ini, "ucapnya. (SS16/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com