Pemprov Sumut Batalkan Penerimaan 10.991 Calon PPPK 2021


396 view
Pemprov Sumut Batalkan Penerimaan 10.991 Calon PPPK 2021
TRIBUN MEDAN/ MUSTAQIM
Kepala BKD Sumut Faisal Arif Nasution yang diwawancarai di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Jumat (2/7/2021).
Medan (SIB)
Setelah sekian lama dinanti, akhirnya Pemprov Sumut membatalkan penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2021. Penerimaan calon PPPK kemungkinan akan dibuka pada tahun anggaran depan.

Pemprov Sumut mendorong peserta untuk mengikuti seleksi Calon PPPK ke pemerintah daerah atau instansi/lembaga pemerintah lainnya. "Resmi kita tunda dan sudah disetujui pak gubernur," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Faisal Arif Nasution, kepada wartawan di Medan, Rabu (15/7).

Sebagaimana diketahui Pemprov Sumut kebagian 10.991 formasi Calon PPPK tahun anggaran 2021 dari Kementerian PAN dan RB. Formasi itu khusus untuk guru honorer. Faisal mengemukakan alasan penundaan yakni karena keterbatasan anggaran.

"Setelah kita evaluasi lebih teknis lagi kita tidak memiliki anggaran yang cukup menggaji calon PPPK setelah mereka lulus nantinya," ujarnya.

Apabila dipaksakan menerima calon PPPK sebanyak 10.991 tahun ini, maka akan terjadi pemotongan anggaran untuk pembangunan sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan dan lainnya.

Sehingga tidak cukup anggaran Pemprov Sumut nantinya untuk menggaji para Calon PPPK walaupun sebenarnya ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke APBD Sumut.

"Tapi kan berpengaruh juga. DAU itu dimanfaatkan untuk gaji PPPK. Memang DAU itu dari APBN yang dititipkan ke APBD Sumut. Tapi kan akan mengganggu terhadap program-program provinsi juga," jelas Arif.

Lebih lanjut dijelaskan Faisal sudah dimohonkan ke Kementerian PAN dan RB agar penerimaan calon PPPK Pemprov Sumut 2021 dilaksanakan dengan pengurangan formasi.

Tapi Kementerian PAN dan RB meminta agar dibuka untuk 9.000 formasi saja. Sementara 9.000 formasi itu bagi Pemprov masih besar. Formasi yang sesuai kebutuhan adalah seperempat dari jumlah 10.991 formasi.

"Nggak dapat dipertimbangkan, kata Kemenpan gitu. Sekarang kalian mau atau nggak, gitu aja," ujar Faisal menerangkan jawaban Kementerian PAN dan RB atas permohonan pengurangan formasi Calon PPPK itu.

Kemudian jawaban Kementerian PAN dan RB itu dibahas BKD bersama Bappeda sejumlah pimpinan OPD yang dipimpin Pj Sekdaprov Sumut selaku Tim Pembina Anggaran Daerah (TAPD).

"Hasil pembahasan yang menelurkan opsi seperti jika dilakukan penerimaan CPPPK, maka konsekuensinya seperti ini, dan kalau ditunda konsekuensinya begini. Artinya semua faktor kita sampaikan kepada gubernur, yang kemudian gubernur menyetujui penundaan penerimaan calon PPPK," jelas Faisal.

Lebih Pilih Bangun Infrastruktur
Sementara itu, Edy Rahmayadi membenarkan Pemprov Sumut membatalkan penerimaan 10.991 calon PPPK tahun anggaran 2021. Gaji mereka yang nantinya mencapai Rp 600 miliar menjadi alasan membatalkannya. "Bukan membatalkan ditunda. Sampai Rp 600 miliar itu untuk menggajinya," kata Edy.

Ia mengatakan Pemprov Sumut bukan sama sekali tidak punya anggaran. Namun anggaran sampai Rp 600 miliar nantinya menggaji 10.991 PPPK itu menurutnya terlalu besar. "Saat kondisi seperti ini Rp 600 miliar saya butuh membangun infrastruktur," jelas Gubernur Edy.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan di Sumut, sangat mendesak. Pasalnya banyak ruas jalan yang kondisinya rusak bahkan sudah berpuluh tahun.

"Ada uang Rp 600 M tapi saya fokuskan kepada infrastruktur. Jalan jalan kita ini begitu buruk berpuluh-puluh tahun tak diurus," ujarnya.

Di awal-awal periode kepemimpinannya di Pemprov Sumut, ia belum maksimal membenahi infrastruktur jalan. Ada beberapa alasan seperti pembayaran utang ke Pemkab/Pemko dan refocusing karena Covid-19.

"Tahun 2019 tak jadi saya urus karena saya bayar utang. 2020 tak jadi diurus juga karena refocusing. Sekarang inilah kesempatan untuk memperbaiki jalan-jalan kita," jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, penerimaan Calon PPPK tahun 2021 di lingkungan Pemprov Sumut ditiadakan dan akan dibuka tahun depan. "Direncanakan di tahun depan kita anggarkan. Kalau tahun ini tolong ditunda dulu bukan dibatalkan tapi ditunda," pungkasnya. (A13/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com