Pemprov Sumut Dukung Upaya Penertiban Galian C di Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat


81 view
Foto Dok: Diskominfo Sumut
ARAHAN: Plh Sekdaprov Sumut Afifi Lubis memberikan arahan pada Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegerasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, Dairi, Langkat, dan Pakpak Bharat di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Kamis (10/6).
Karo (SIB)
Usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Empat daerah itu dianggap memiliki banyak usaha galian C yang belum tertib administrasi.

Upaya itu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Dengan tertibnya usaha galian C tersebut diharapkan akan meningkatkan pendapatan keempat daerah tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegerasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Langkat di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 17, Kabanjahe.

"Kita tentu akan dukung upaya-upaya KPK dalam pencegahan dan pembinaan di Sumut. Bila usaha ini Galian C tertib akan mendorong PAD, semakin besar manfaat yang akan diterima masyarakat," kata Plh Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, Kamis (10/6).

Selain itu, Pemprov Sumut juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Monitoring Control for Prevention (MCP) dan skor pencegahan korupsi. Dengan begitu pengelolaan pemerintahan akan lebih bersih dan profesional.

"Dari kegiatan hari ini kami berharap akan terwujud percepatan implementasi tata kelola pemerintah yang baik pada seluruh pemerintah daerah di Sumut," kata Afifi.

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko mengatakan kedatangan KPK ke Karo diharapkan bisa menghilangkan niat keempat Pemkab untuk melakukan korupsi. Dia optimis keempat daerah ini bisa meningkatkan profesionalitas pengelolaan pemerintahan sehingga mendorong percepatan pembangunan.

“Kami jauh-jauh datang ke sini untuk menggugah kepala daerah serta jajarannya agar tidak ada niat untuk korupsi. Risikonya sangat besar, jadi jauhilah itu. Selain itu, langkah riilnya salah satunya adalah peningkatan MCP. Ini penting karena program-program daerah tersebut rawan korupsi sehingga perlu pencegahan melalui MCP,” ujar Didik.

Ada tiga fokus KPK dalam upaya pencegahan korupsi untuk keempat kabupaten ini, yaitu optimalisasi penerimaan pajak daerah, penertiban aset, dan pencegahan korupsi pada program vaksinasi. Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah I Maruli Tua mengatakan pertambangan mineral keempat daerah ini belum optimal mendapatkan pajak dari usaha tambang bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang lebih dikenal galian C.

Begitu juga dengan masalah aset, keempat daerah itu menurutnya perlu upaya lebih kuat lagi untuk menertibkan aset-asetnya. “Ternyata masih banyak galian C yang belum berizin dan ketika dipungut pajak daerah timbul masalah hukum, kita harapkan dimulai pembinaan dan penertibannya. Pajak daerah dapat dan pembinaan lingkungan juga kita dapatkan. Kalau aset kita harapkan Karo yang mendapat 30 surat kuasa khusus kita harap dalam waktu dekat dapat hasil yang baik,” katanya.

Selain itu, KPK juga menyerahkan 158 sertifikat tanah untuk keempat kabupaten, yaitu 50 untuk Karo, 4 Dairi, 14 Pakpak Bharat dan 100 untuk Langkat. Itu merupakan langkah pencegahan korupsi keempat kabupaten, Maruli optimis pembinaan dan pencegahan di empat kabupaten ini akan semakin baik.

“Kita optimis karena keempat daerah ini memiliki keinginan kuat untuk mengelola secara profesional pemerintahannya. Kita harapkan niat ini konsisten, kami akan terus pantau dan membantu rekan-rekan kita di sini,” jelasnya. (rel/A13/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com