Penanganan Sampah Dikembalikan ke Kecamatan, Paul Simanjuntak Sarankan Kerjasama dengan PLN atau PDAM


129 view
Foto Istimewa
Paul Simanjuntak
Medan (SIB) -Wali Kotata Medan Bobby Afif Nasution menyatakan, mulai Rabu (28/4), penanganan sampah dilimpahkan kepada kecamatan yang selama ini dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan.Dengan demikian, seluruh camat, lurah, dan kepala lingkungan (Kepling) bertanggungjawab terhadap kebersihan di wilayah masing-masing.

Hal ini disampaikan wali kota saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 Kepada Kepala Daerah, Selasa (27/4) di gedung dewan.

Keputusan wali kota tersebut sangat diapresiasi Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul MA Simanjuntak SH. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, lingkup penangangan sampah ini harus diperkecil dengan menyebar penangananannya per kecamatan. Sehingga gampang dimonitor dan gampang dijangkau, kepling bisa bertanggung jawab di wilayahnya.

“Tidak seperti selama ini dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Medan ini luas lho, mana mungkin dinas bisa menjangkau dan memantau ini semua. Meski ada mandor yang sebagai penanggungjawab, tapi terbukti penanganan sampah tidak efektif. Kalau melalui camat, semua lurah dan Kepling akan bertanggung jawab, karena ketiga unsur ini satu kesatuan dan satu komando,” kata Paul kepada wartawan, Rabu (28/4).

Namun Paul menyarankan agar wali kota mengerjasamakan pembayaran retribusinya dengan PLN dan PDAM Tirtanadi jadi satu paket. Membayar rekening listrik dan air PAM disatukan dengan retribusi sampah, bisa dibayar ke minimarket. Tujuannya untuk menjegah terjadinya korupsi atau manipulasi retrubusi sampah.

Karena menurut dia, pola seperti ini sudah pernah dilakukan pada masa Wali Kota Medan sebelumnya, retribusi sampah dikutip kelurahan. Tapi ada juga oknum lurah yang korupsi uang sampah sampai menjadi tersangka. Untuk mengatasinya, pola pembayarannya harus dirubah, tidak lagi uang tunai diserahkan kepada juru kutip.

“Pemko harus bekerjasama dengan PLN dan PDAM. Tapi yang menjadi kendala, PDAM sekarang masih dikelola Pemrov Sumut. Tapi sudah saatnya Pemko Medan mengelola PDAM seperti kabupaten/kota lainnya. Hanya Medan yang belum mengelola PDAM, saya yakin, Wali Kota Medan Bobby Nasution bisa melakukan lobi-lobi dengan Pemprov Sumut PDAM bisa menjadi Perusahaan Daerah Pemko Medan,” tuturnya. (A8/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com