Penerapan PPKM Buat Masyarakat Galau, HMI Minta Petugas Humanis


94 view
Penerapan PPKM Buat Masyarakat Galau, HMI Minta Petugas Humanis
Foto Dok/Leo Bukit
Logo HMI
Medan (SIB)
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan dan Sibolga diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan mampu menekankan akan penularan Covid-19. Namun penerapan tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan mengedepankan rasa humanisme mengingat dampak dari PPKM Darurat sangat meluas.

Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) Alwi Hasbi Silalahi mengatakan pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk menerapkan PPKM, namun masyarakat juga memiliki alasan yang manusiawi ingin tetap beraktivitas, terlebih masyarakat kalangan menengah ke bawah yang merasakan dampak langsung dari pembatasan segala bentuk aktivitas.

"Di saat pemerintah bertindak, masyarakat juga galau. Karena menyangkut masalah isi perut. Dan tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa mereka cukup menerima bantuan. Karena memperbaiki kerusakan ekonomi yang terjadi berhari-hari butuh waktu berbulan-bulan. Jadi petugas yang mengambil tindakan dilapangan harus mengedepankan sisi humanis, serta langkah langkah yang terukur," kata Alwi kepada jurnalis harianSIB.com, Jumat (16/7).

Ia menuturkan bahwa saat ini dampak pembatasan kegiatan masyarakat bukan hanya persoalan hilangnya pendapatan satu hari, khususnya bagi mereka yang mengais rezeki dari upah harian atau penghasilan harian. Tapi keberlangsungan dan keberlanjutan sumber kehidupan yang menjadi korban utama dari pemberlakuan tersebut.

"Bagi sebagian pengusaha bisa saja tunduk pada aturan PPKM, karena ketercukupan biaya hidup. Namun bagi masyarakat kecil sangat sulit mengikuti ketentuan PPKM, apalagi mereka yang hidup dari penghasilan harian," jelasnya.

Secara umum pemberlakuan PPKM Darurat memang harus diterima sebagai tindakan sulit di saat gawat. Namun secara khusus tindakan PPKM juga harus dinilai sebagai penghalang ruang gerak perekonomian warga.

Selain itu aparat negara juga dalam mengeluarkan pernyataan publik terkait PPKM tidak boleh menambah keresahan warga. Sebab tujuan PPKM untuk menekan akan penularan Covid-19 bukan untuk gagah-gagahan.

"HMI tegas mendukung penerapan PPKM di daerah yang penularannya tinggi dan tingkat BOR nya juga dengan persentase yang besar. Namun kita juga berharap petugas memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. Membangun komunikasi dua arah dan bukan hanya mengalihkan arah kendaraan," ujarnya.

Terpisah, masyarakat mengeluhkan aksi penertiban warga khususnya pedagang dalam rangka PPKM Darurat. Di sisi lain warga justru harus mengelus dada karena arogansi aparat yang melakukan penertiban dengan kekerasan. Seperti beberapa video yang viral di media sosial, banyak aparat yang bertindak anarkis bukan humanis dalam menertibkan warga.

Terkait itu Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menginstruksikan jajaran pengurus KNPI tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan untuk ikut mengadvokasi dan melawan tindakan arogansi petugas saat penertiban dan razia PPKM.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua KNPI Haris Pertama itu petugas diminta lebih persuasif, mendidikan dan manusiawi dalam melakukan penertiban. Tak lupa KNPI juga mengimbau masyarakat untuk tetap taat protokol kesehatan dan aturan PPKM seperti yang diinstruksikan pemerintah.

"Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku saat pelaksanaan PPKM darurat,” jelas Haris Pertama dalam poin ketiga surat tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima jurnalis harianSIB.com, Jumat (16/7). (SS6/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com