Pengamat Minta Pemerintah Peduli atas Nasib Pekerja di Masa PPKM Darurat


202 view
Pengamat Minta Pemerintah Peduli atas Nasib Pekerja di Masa PPKM Darurat
Foto: Edi Wahyono
Ilustrasi
Medan (SIB)
Pengamat sekaligus Praktisi Buruh Gindo Nadapdap SH MH mengatakan pemerintah harus memberikan subsidi upah untuk pekerja dan buruh yang terkena dampak akibat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terutama setelah pemerintah memperpanjang PPKM Darurat.

"Penutupan tempat usaha selama pelaksanaan PPKM Darurat berlangsung di Kota Medan sangat berdampak bagi para pemilik usaha maupun tenaga kerjanya," kata Gindo saat dimintai tanggapannya, Sabtu (17/7).

Untuk itulah, sambung Gindo, pihaknya meminta pemerintah bertanggung jawab atas nasib pekerja yang tempat kerjanya ditutup selama PPKM Darurat.

Ketua Dewan Pimpinan Organisasi (DPO) Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) ini juga menegaskan, tujuan PPKM Darurat itu bagus untuk mencegah penularan Covid-19 di Kota Medan maupun daerah lainnya di Sumatera Utara.

"Namun, Pemprovsu dan Pemko Medan harus pikirkan juga nasib pekerja dan usaha kecil mikro yang terkena dampaknya. Karena ini program pemerintah, maka pemerintah harus memberikan bantuan kepada pengusaha yang tempatnya ditutup selama PPKM Darurat berlangsung," kata Gindo.

Untuk itulah, sambung Gindo, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby agar memikirkan para pekerja yang terdampak PPKM Darurat.

"Dengan ditutupnya usaha dan tidak adanya penghasilan akan menimbulkan masalah baru yakni tindak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga," ujarnya.

Dikatakan Gindo, tentunya setiap kebijakan harus dibarengi dengan kebijakan lainnya. Jangan hanya sekedar menyuruh tutup dan memberikan sanksi kepada pemilik usaha atau pekerja.

"Nah, untuk mencegah terjadinya PHK massal, saya menyarankan agar Pemerintah mengeluarkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja apabila PPKM darurat diperpanjang. Karena bantuan subsidi upah diharapkan mencegah perusahaan melakukan PHK sepihak karena tak mampu menanggung biaya operasional pekerja,” pungkasnya. (A17/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar