Penggajian P3K dari APBD Menjadi Beban Keuangan Daerah


112 view
Penggajian P3K dari APBD Menjadi Beban Keuangan Daerah
Foto : Ist/harianSIB.com
Timbul Jaya Sibarani.

Simalungun (SIB)

Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, Rabu (11/5) mengatakan, pembayaran gaji tenaga guru P3K perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Jika pembayaran dari APBD tentu memengaruhi biaya belanja langsung yang merupakan layanan publik lintas sektoral.


Pada tahun 2021, pemerintah pusat memberikan formasi 1.049 orang P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tetapi berdasarkan seleksi yang yang diterima sebanyak 863 orang. "Jika penggajian dari APBD tentu menjadi beban keuangan daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja langsung," sebut Sibarani.


Pengurangan anggaran belanja langsung dialihkan menjadi belanja rutin perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, hendaknya menambah transfer ke daerah. "Dalam pembahasan APBD Simalungun tahun 2022 perimbangan anggaran belanja rutin dengan belanja langsung sekitar 75:25," kata Sibarani.


Jika gaji guru P3K harus dibayarkan mulai tahun 2022, tentu akan ada pengurangan anggaran dari pos belanja langsung untuk pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Di sisi lain, belanja rutin atau alokasi gaji semakin membengkak.


Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan lintas sektoral seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur jalan di daerah, diharapkan perhatian pemerintah pusat menambah anggaran tranfer langsung. (BR4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com