Pengunduran Diri Pimpinan OPD Humbahas Membuktikan Ada Persoalan Serius di Pemerintahan


1.717 view
Pengunduran Diri Pimpinan OPD Humbahas Membuktikan Ada Persoalan Serius di Pemerintahan
Foto Dok
Labuan Sihombing, Guntur Simamora, Tonny Sihombing
Humbahas (SIB)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbang Hasundutan (Humbahas), Labuan Sihombing mengaku kaget dan terkejut mendengar informasi pengunduran diri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Humbahas Jhonson Pasaribu. Menurutnya, sangat tidak masuk akal apabila seorang pimpinan OPD mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan ingin mengabdi di daerah lain.

Labuan Sihombing mengatakan, pengunduran diri seorang kepada dinas dari jabatannya merupakan hal yang lumrah sepanjang disertai dengan alasan yang masuk akal. Namun apabila alasan pengunduran dirinya di luar logika, maka sangat patut untuk dipertanyakan.

“Yang pasti kita sangat terkejut mendengar informasi pengunduran diri Kadis PUPR tersebut. Ini menambah jumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Humbang Hasundutan yang dijabat oleh Plt (pelaksana tugas). Kita bukan menyalahkan dia melepaskan jabatannya. Namun jika mendengar alasan pengunduran dirinya hanya ingin pindah tugas dan mengabdi di daerah lain, sangat tidak masuk akal,” kata Labuan.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini menambahkan, Jhonson Pasaribu bukan satu-satunya pejabat di Kabupaten Humbahas yang memilih mundur dari jabatannya di masa pemerintahan Dosmar Banjarnahor. Hal ini membuktikan, ada dugaan ketidaknyamanan mereka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka selama ini.

“Dia (Jhonson Pasaribu) adalah satu dari beberapa pejabat yang sudah mengundurkan diri selama kepemimpinan Bupati Dosmar Banjarnahor. Jadi, kita wajar bertanya, ada apa dengan kepemimpinan Dosmar? Kenapa begitu banyak pejabat yang memilih mengundurkan diri. Ada apa di balik pengunduran diri mereka semua,” pungkasnya.

Terpisah, anggota DPRD Humbahas dari Fraksi Persatuan Solidaritas, Guntur Simamora mengatakan, pengunduran diri Kadis PUPR dari jabatannya menunjukkan bahwa ada persoalan serius di tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dan Wakil Bupati Oloan Paniaran Nababan yang perlu dibenahi dan ditata saat ini.

Menurut dia, sikap bupati yang selama ini terkesan memiliki mimpi besar untuk membangun Humbahas, dan tidak mau tau dengan kondisi dan keadaan para bawahannya yang lebih memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya adalah sebuah tanda-tanda ketidakmampuan dalam memimpin suatu daerah.

Terkait pengunduran Kadis PUPR Jhonson Pasaribu, lanjut politisi Partai Perindo itu, ada dugaan ketidakberesan di dinas itu. Terlebih dengan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi di dinas itu, yang menjerat salah satu staf nya yang saat ini sedang ditahan oleh Kejatisu atas dugaan tindak pidana korupsi peningkatan jalan di Humbahas tahun anggaran 2016.

“Pasti ada ketikdakberesan di dalam dinas itu. Kenapa sampai dia (Kadis PUPR) mengundurkan diri. Masa sekelas Dinas PUPR, dinas bergengsi kepala dinasnya mengundurkan diri. Ini kan menjadi tanda tanya besar bagi kita. Jadi harusnya bupati koreksi dirilah,”ungkapnya.

Melihat banyaknya pimpinan OPD yang saat ini dijabat oleh Plt, wakil rakyat dari Dapil III itu Humbahas berharap, agar ke depannya bupati mampu menerapkan dan mengikuti jejak kepala daerah sebelumnya yang benar-benar mampu mengayomi dan melindungi para bawahannya.

“Kita minta kepada bupati agar menempatkan pejabat yang benar-benar mampu menyelesaikan dan menjalankan ide-ide serta visi dan misi mereka. Namun dia harus benar-benar memberikan ketenangan dan kenyamanan serta kepercayaan penuh dalam mengemban jabatannya. Jangan mereka beranggapan, ngapain ada jabatan kalau nggak nyaman bekerja, ya mereka pasti lebih memilih mengundurkan diri,” ujarnya.

Ditambahkannya, selama mereka menjabat sebagai kepala dinas atau pejabat eselon II, bisa saja mereka mengerjakan sesuatu kebijakan itu bukan karena memang atas kemampuan dan kebijakan dia sendiri. Tapi lebih kepada intervensi dan tekanan dari penguasa di daerah itu. Sementara, setelah kena kasus hukum, tidak ada perlindungan dan malah menghindar serta tidak mau tahu.

Sementara itu, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor saat diwawancarai wartawan usai mengikuti kegiatan di Aula Hutamas belum lama ini mengatakan, bahwa jabatan Plt itu adalah tugas tambahan dan tidak ada batasan waktu untuk dilakukan evaluasi.

Namun ketika SIB hendak menyampaikan pertanyaan terkait alasan kekosongan para pejabat eselon II itu, Dosmar langsung menghentikan wawancara itu dengan alasan yang tidak jelas. “Cukuplah. Cukup cukup,” ucapnya sambil berlalu memasuki mobil dinasnya.

Tidak Ada Masalah
Terpisah, Sekdakab Humbahas Tonny Sihombing ketika dihubungi SIB via selulernya, Jumat (11/6) malam mengatakan, bahwa selama pemerintahan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor pada periode pertama hingga periode kedua berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang serius.

Sementara mengenai kekosongan sejumlah pimpinan OPD yang saat ini dijabat Plt, menurut dia tidak begitu mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah itu. Sehingga dia tidak setuju kalau dikatakan selama ini ada persoalan serius di tata kelola pemerintahan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor.

"Tidak ada masalah. Aman-aman saja. Dan selama ini tidak ada laporan atau keluhan dari pada pimpinan OPD kita," kata Tonny.

Dia menambahkan, alasan kekosongan sejumlah pimpinan OPD itu disebabkan sejumlah faktor yakni, pensiun (berhalangan tetap), meninggal dunia, dan pindah tugas.

"Jadi kita perlu meluruskan, beberapa pimpinan OPD yang kosong itu bukan mengundurkan diri. Namun bermohon pindah tugas. Jadi kalau dikatakan mengundurkan diri, kurang tepat. Selebihnya lagi itu pensiun dan meninggal dunia," pungkasnya. (BR7/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com