Kamis, 13 Juni 2024 WIB

Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Dinas Peternakan Asahan Tanpa Koordinasi ke APIP

Redaksi - Jumat, 21 Mei 2021 19:23 WIB
972 view
Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Dinas Peternakan Asahan Tanpa Koordinasi ke APIP
Istimewa
Ilustrasi dugaan korupsi
Kisaran (harianSIB.com)
Kasus dugaan korupsi pengadaan ternak sapi Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1 miliar pada Dinas Peternakan Asahan yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan, sudah naik dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.

Informasi dihimpun harianSIB.com, naik tingkatnya kasus dugaan korupsi pengadaan ternak sapi oleh Kejari Asahan disinyalir tidak sesuai mekanisme berlaku. Disinyalir, penyidikan kasus ini dilakukan tanpa ada koordinasi ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Asahan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan UU No 30 Tahun 2014, APIP menjadi pemegang peran dalam penegakan hukum. APIP memiliki kapasitas dan kompetensi, sehingga sedapat mungkin terlibat di dalam penegakan hukum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karenanya diperlukan koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) ketika menindaklanjuti laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan ASN.

Terkait ini, Kepala Inspektorat Asahan Zulkarnain Nasution yang dikonfirmasi harianSIB.com, Jumat (21/5/2021), di kantor Bupati Asahan mengatakan, tidak bisa memastikan apakah ada koordinasi oleh Kejari Asahan menyangkut peyidikan kasus dugaan pengadaan ternak sapi tersebut.

“Tidak pasti, karena saya bilang nanti belum tapi ternyata ada. Biar saya cek dulu ya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Asahan Josron Malau melalui anggotanya Raymond Saptahari kepada harianSIB.com, Senin (3/5/2021), membenarkan Tim Pidsus Kejari Asahan sedang menangani kasus pengadaan ternak sapi yang menggunakan anggaran dana APBN tersebut. Dia menyebutkan untuk kasus dimaksud prosesnya sudah tahap penyidikan.

Ditanya berdasarkan info penyidikan tanpa ada koordinasi dengan APIP Asahan, Raymond membenarkan memang tidak ada koordinasi ke APIP Asahan. Menurut dia, koordinasi dilakukan ke BPKP Provinsi Sumatera Utara karena menggunakan anggaran APBN.

Disiinggung bagaiamana kasus dugaan laporan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang juga dana APBN, tapi bisa dilaksanakan koordinasi ke APIP Asahan. Menjawab ini Raymond mengaku tidak tahu. "Itu kebijakan pimpinan,” katanya.(*)

Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Warga Demo Kades Buntu Bedimbar ke Kantor Bupati Deliserdang
Dugaan Korupsi Gedung Balei Merah Putih Pematangsiantar, 90 Saksi Sudah Diminta Keterangan
Kejagung Intensif Tangani Kasus Korupsi Balai Teknik Perkeretaapian Medan, Diapresiasi
Polda Sumut Terus Dalami  Kasus Dugaan Korupsi Seleksi Penerimaan PPPK Langkat
Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau Bongkar Dugaan Korupsi Rp46 M di Bank Pemerintah
Sidang Perdana Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Digelar 28 Februari
komentar
beritaTerbaru