Peparnas XVI Papua, Komitmen Pemerintah Wujudkan Kesetaraan


181 view
Peparnas XVI Papua, Komitmen Pemerintah Wujudkan Kesetaraan
Foto: harianSIB.com/Victor Ambarita
Dialog Virtual: Staf Khusus Presiden Angkie Yuditia dalam Dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang bertajuk "Peparnas XVI: Kesetaraan dan Prestasi Disabilitas" pada Senin (1/11/2021).
Jakarta (harianSIB.com)

Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua membuktikan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Dalam mendukung kesetaraan, presiden telah menerbitkan dua Peraturan Presiden (Perpres) dan tujuh peraturan pemerintah sebagai turunan dari Perundangan Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga, para atlet mendapatkan kesetaraan yang sama dalam setiap mengikuti perhelatan ajang kompetisi olahraga berbagai tingkatan.

Aturan ini telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu satu tahun yakni 2019-2020. Ini tentu membuat kesetaraan terhadap para atlet penyandang disabilitas segera diimplementasikan secara nyata.

"Presiden membuktikan komitmen kehormatan bagi penyandang disabilitas itu dengan prinsip kesetaraan perlakuan pada atlet di ajang paralimpik saat ini," ujar Staf Khusus Presiden Angkie Yuditia ketika dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang bertajuk Peparnas XVI: Kesetaraan dan Prestasi Disabilitas pada Senin (1/11/2021).

Merujuk dari aturan yang telah diterbitkan itu, kata Angkie, Presiden Joko Widodo di antaranya menekankan pemberian hadiah dengan nominal yang sama, ketika atlet penyandang disabilitas menang dalam suatu ajang olahraga nasional maupun internasional ke depan.

Seiring dengan Peparnas XVI Papua, lanjutnya, pemerintah juga terus mengakomodir para penyandang disabilitas untuk tetap produktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satunya dengan mendorong mereka menekuni cabor (cabang olahraga) yang diperlombakan dalam ajang pesta olahraga rutin tingkat nasional yang diadakan setiap empat tahunan tersebut.

Ini penting dilakukan, mengingat menekuni suatu cabor merupakan hak para penyandang disabilitas yang dijamin kebebasannya dalam perundang-undangan negara di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki sumber daya atlet penyandang disabilitas yang cukup banyak di masa-masa mendatang.

"Hal ini akan terus kami akomodir, agar tercapai target peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti kompetisi olahraga," katanya.

Kemudian, lanjut Angkie, pemerintah pusat juga akan menggandeng seluruh pemerintah daerah melalui koordinasi secara intensif dalam mendorong pembinaan bagi atlet penyandang disabilitas. Dari setiap daerah akan muncul bibit-bibit baru atlet paralimpik yang berpeluang mengharumkan nama Indonesia di kancah-kancah internasional.

"Dapat memaksimalkan potensinya dan dapat berlatih sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh penyandang disabilitas," tuturnya.

Terkait dengan infrastruktur pendukung dalam perhelatan Peparnas XVI Papua, menurut Angkie, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam membuat daerah penyelenggaraan yang ramah disabilitas.

"Pemerintah telah berkoordinasi secara intensif dengan daerah terkait. Infrastruktur pendukung yang dimaksud adalah ramah bagi penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas motorik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas ganda," jelasnya.

Semua ini, ujar Angkie, didasari oleh Pasal 15, 97, 98, dan 99 dari Perundangan Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 15 disebutkan hak-hak keolahragaan yang harus didapat oleh penyandang disabilitas.

Dikatakannya, pada pasal 97 disebutkan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan kemudahan infrastruktur bagi disabilitas. Pasal 98 dan 99 menyangkut kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan bangunan gedung ramah disabilitas berikut fasilitas penunjang. Ini sekaligus menjadi salah satu persyaratan permohonan izin mendirikan bangunan serta harus ada audit fasilitas aksesibilitas dari setiap bangunan gedung. Ini disertai penerapan sanksi hukum bagi para pelanggar ketentuan di atas.

"Inilah yang terus disinergikan kepada instansi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat," pungkas Angkie. (*)

Penulis
: Victor Ambarita
Editor
: Robert/Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com