Percepat Penanganan Infrastruktur, Pemko Medan Kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Sumut


277 view
Percepat Penanganan Infrastruktur, Pemko Medan Kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Sumut
(Foto: Dok/Diskominfo Medan)
Terima Sertifikat: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution menerima sertifikat dari Kepala BPN Medan Dr Yuliandi Djalil SSIT MH dalam pertemuan di Restoran Heritage Grand City Hall Medan, Kamis (27/5). 

Medan (SIB)

Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM mengakui, Pemko akan berkolaborasi dengan Balai Kementerian PUPR dan Pemprov Sumut untuk mempercepat penanganan pembangunan infrastruktur di Kota Medan. Kolaborasi tersebut disepakati saat Bobby bertemu dengan para pimpinan balai di lingkungan Kementerian PUPR yang ada di Provinsi Sumut bersama Pempov Sumut di Restoran Heritage Grand City Hall Medan, Kamis (27/5).


Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut Ir Selamat Rasidi MSc, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut Syafriel Tansier ST MT, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Maman Noprayamin ST MT, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera II Ir Rusli MT, dan Kepala Balai Pengembangan Kopetensi PUPR Wilayah I Medan Ahmad Kholidi ST MT.


Juga terlihat hadir, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu Ir Suprayanto, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu Ir Bambang Pardede MEng, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan Dr Yuliandi Djalil SSIT MH dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.


Dalam pertemuan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar dapat segera terwujud percepatan penanganan Covid-19 dan empat program prioritas lain yang berkaitan dengan infrastruktur. Diakui, Pemko Medan tak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan kelima program prioritas itu, melainkan memerlukan kolaborasi dengan instansi lain seperti balai-balai yang ada di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemprov Sumut.


"Sebagai Wali Kota, saya harus sering berkomunikasi, karena untuk melaksanakan pembangunan butuh kerjasama," katanya.


Terkait dengan permasalahan infrastruktur, terangnya, hingga saat ini masalah jalan berlubang masih menjadi keluhan masyarakat. Untuk menjawab keluhan itu, dirinya telah menginstruksikan jajaran Dinas PU agar dapat menyelesaikan permasalahan jalan yang menjadi kewenangan Pemko Medan, dengan target waktu penyelesaian selama 2 tahun.


"Saya sudah instruksikan agar jalan yang menjadi tanggungjawab Pemko Medan harus diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun. Namun perlu juga diingat, kita tidak hanya mengejar percepatan saja, tapi harus tetap memperhatikan dan menjaga kualitasnya," tambahnya.


Terkait jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional, ungkapnya, OPD terkait di Pemko Medan akan berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk mengatasinya, sehingga diharapkan dalam kurun waktu dua tahun juga jalan provinsi dan nasional juga dapat diselesaikan.


Selain masalah jalan berlubang, lanjutnya, masyarakat juga mengeluhkan permasalahan banjir yang sangat kompleks, karena tak hanya menyangkut drainase namun juga masalah sungai yang melintasi Kota Medan dan menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II. Karenanya, sebutnya, Pemko Medan juga akan berkolaborasi dengan BWS Sumatera II untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut.


"Kami siap mendukung apapun yang dibutuhkan BWS untuk melakukan normalisasi sungai, tujuanya agar banjir di kota Medan dapat segera teratasi," ujarnya.


Diakui, masalah kebersihan Kota Medan juga menjadi salah satu program prioritasnya, dengan harapan agar pemanfaatan sampah bisa digunakan sebagai bahan bakar energi. Untuk perbaikan kawasan heritage di Kota Medan, jelasnya, sudah banyak kawasan heritage yang diubah bentuk bangunan sehingga menghilangkan aura peninggalan bangunan zaman dahulu di Kota Medan. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengembalikan fungsi dan suasana zaman dahulu di kawasan itu.


Menanggapi penjelasan Wali Kota Medan itu, masing-masing kepala balai lalu memaparkan rencana kerja yang akan dikolaborasikan dengan Pemko Medan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama. Dalam pertemuan itu, Kepala BPN Medan Dr Yuliandi Djalil SSIT MH menyerahkan Sertipikat Aset Pemko Medan kepada wali kota, terkait Terminal Pinang Baris dan rumah kontrakan/sewa di Kelurahan Hamdan. (Rel/A16/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com