Perketat Prokes dan Tingkatkan Kolaborasi Penanganan Covid-19 di Labuhanbatu

Efran Simanjuntak (Wartawan SIB)

163 view
Perketat Prokes dan Tingkatkan Kolaborasi Penanganan Covid-19 di Labuhanbatu
(Foto: Dok/Diskominfo)
PENANGANAN COVID-19: Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, Sekdakab Labuhanbatu M Yusuf Siagian dan Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Labuhanbatu Atia Mukhtar Hasibuan rapat koordinasi penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, Selasa (27/7) di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat. 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebar luas di Kabupaten Labuhanbatu. Tidak ada lagi kecamatan yang zona hijau. Bahkan sudah 5 dari 9 kecamatan menyandang status zona merah. Selain itu, hampir setiap hari ada pasien Covid-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat.

Meski demikian masih banyak orang yang suka berkumpul-kumpul di kafe dan warkop setiap hari hingga menjelang tengah malam. Apakah mereka tidak takut terpapar virus corona atau karena tidak percaya dengan Covid-19 atau akibat termakan hoax?

Hingga saat ini masih banyak warga Kabupaten Labuhanbatu yang tidak percaya Covid-19. Banyaknya hoax membuat warga menjadi korban dan menahan sakit. Sampai-sampai ada juga keluarga menolak rumah sakit yang menyatakan pasien terdiagnosa Covid-19.

Ada pula pemerintah kelurahan/desa menolak pasien Covid-19 dikebumikan di tempat pemakaman umum di wilayahnya dengan alasan masyarakat menolak. Padahal selaku pemerintah semestinya menyosialisasikan masalah Covid-19 ke masyarakat, bagaimana menghindarinya, mencegahnya, penanganan pemakaman korban Covid-19 yang meninggal dunia. Supaya masyarakat paham dan tidak ada penolakan pemakaman.

Kasus seperti ini menunjukkan kurangnya sosialisasi tentang Covid-19 terhadap masyarakat dan kolaborasi penanganannya di tingkat pemerintah daerah ke pemerintah kelurahan dan desa hingga ke pemerintah terkecil, lingkungan/dusun, RT/RW. Hoax harus dilawan dengan bijak.

Ada juga warga mengomentari postingan update harian penanganan Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kesehatan. Warga menilai datanya asalan, karena tercatat beberapa hari terakhir tidak ada penambahan meninggal dunia. Padahal menurut sepengetahuan warga, dalam 2 hari terakhir saja sudah 4 orang pasien meninggal dunia di RSUD Rantauprapat.

KOLABORASI DAN TRANSPARANSI
Membatasi penularan Covid-19 sesungguhnya tidak hanya menguji kinerja pemerintah, tetapi juga kemampuan kolaborasi dengan mitra global hingga ke tingkat wilayah terkecil di kelurahan dan desa.

Banyak media menyiarkan keberhasilan penanganan yang signifikan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, karena kolaborasi yang baik.

Awalnya, 3 minggu pasca Lebaran, Kudus menjadi daerah kabupaten/kota dengan peningkatan kasus tertinggi se-Indonesia. Akibatnya, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit di Kudus langsung mencapai 90,2%.

Namun, saat ini atau 2 bulan dari ancaman kolapsnya rumah sakit di Kudus, BOR isolasi turun jauh menjadi 15%. Desa-desa di Kudus tidak ada lagi yang berstatus zona merah, dan kabupaten itu kini menyandang status zona oranye.

Keberhasilan Kudus lepas dari zona merah merupakan kerja keras dari kolaborasi pemerintah, swasta, TNI/Polri dan juga warga di tingkat RT. Saat RS kewalahan menampung pasien, Pemkab Kudus membuka sejumlah tempat isolasi terpusat.

Sejumlah perusahaan di Kudus juga ambil bagian membantu pemerintah. Perusahaan kretek raksasa misalnya, menyumbang 300 unit tempat tidur medis, seperangkat alat tes PCR dan juga peralatan oksigen.

Keberhasilan penanganan Covid-19 di Kudus pantas menjadi contoh bagi daerah lain. Perbedaan tingkat kemampuan pemerintah daerah, sektor swasta, maupun warga, bukanlah menjadi halangan untuk replikasi konsep.

Penyesuaian dengan kondisi lapangan, bukan hanya lumrah, melainkan memang penting. Sebab, penyesuaian itulah yang menjadi kunci munculnya dukungan berbagai sektor yang akhirnya memastikan sistem dapat berjalan.

Berjalannya kolaborasi juga muncul dari transparansi data penanganan Covid-19 di daerah, baik jumlah kasus, kemampuan RS, maupun kesiapan tempat isolasi mandiri terpusat. Dengan transparansi data, pemerintah dapat membuat pemetaan penanggulangan yang lengkap dan tepat sasaran. Keakuratan data juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah menjaga kepercayaan publik. Ketidakakuratan data akan menghambat seluruh proses pokok penanganan pandemi, seperti tracing, testing dan treatment (3T), termasuk menurunkan kepercayaan warganya.

Sebenarnya, tingginya jumlah kasus juga bukan lantas mencoreng nama baik pemerintah daerah, misalnya Kabupaten Labuhanbatu. Sebab Covid-19 adalah pandemi (wabah/bencana) dan penularannya bukan karena perbuatan buruk, tetapi hasil banyak faktor. Kredibilitas Pemda yang paling dipertaruhkan adalah lewat 3T.

Sudah sepatutnya seluruh Pemda menjunjung transparansi dan keakuratan data Covid-19. Pemda semestinya menyadari bahwa transparansi data juga menjadi pangkal dari kewaspadaan masyarakat. Terlebih, jika data tersebut bukan sekadar angka kasus, kesembuhan dan kematian, melainkan breakdown data hingga tingkat lingkungan/dusun serta data-data kegotongroyongan penanganan Covid-19.

Kepala daerah juga semestinya sebagai sosok sentral dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya. Kreativitas dan inovasi kepala daerah di tengah kemampuan fiskal yang terbatas menentukan cepat tidaknya wabah virus corona teratasi.

KORDINASI PENANGANAN COVID-19
Kasus keluarga menolak pasien dinyatakan terdiagnosa Covid-19 dan adanya pemerintah kelurahan menolak pasien meninggal dunia dikebumikan di pemakaman umum di wilayahnya, terungkap dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari Pemkab, Polres dan Kodim 0209/LB, Selasa (27/7) di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.

Rakor itu dipimpin Sekdakab Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, Asisten Pemerintahan Sarimpunan Ritonga, Sekretaris Gugus Tugas Atia Mukhtar Hasibuan. Saat itu Direktur RSUD Rantauprapat dr H Syafril M Harahap dan Kadis Kesehatan Kamal Ilham, mengungkap bahwa kerap terjadi penolakan dari keluarga pasien yang terdiagnosa Covid-19 untuk dilakukan perawatan sesuai SOP.

Menanggapi masalah itu, Sekda M Yusuf Siagian berpesan kepada Kasatpol PP dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menugaskan personelnya di lingkungan RSUD Rantauprapat.

Sementara itu, Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan menyatakan akan mengerahkan personelnya masalah seperti itu. Kapolres menegaskan itu merupakan tanggungjawabnya, mengamankan dan memberikan pengertian kepada masyarakat terkait pasien Covid-19, mulai dari perawatan hingga pemakaman pasien Covid-19.

Kapolres juga menyebutkan akan berkoordinasi dengan pihak desa maupun masyarakat agar pasien Covid-19 yang meninggal dunia dapat dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat sesuai SOP Covid-19.

"Kita akan kawal ini hingga proses pemakaman selesai. Jika ada masyarakat yang menolak, itu menjadi urusan kami pihak kepolisian," tegas Kapolres.

Rakor juga membahas PPKM level 3 di Labuhanbatu (zona oranye), sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara, Nomor 188.54/31/INST/2021, tentang PPKM level 3, level 2 dan level 1, serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Labuhanbatu disebut zona oranye, dengan kriteria terdapat 3 sampai 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan kegiatan di rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.

Semoga kolaborasi Pemda, TNI, Polri, swasta dan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan baik. Pemda juga harus transparan soal data kasus Covid-19 agar masyarakat tetap mengingat 5M = Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas. Selalu jaga kesehatan dan jaga keluarga tercinta, jangan sampai tertular. Prokes harus diperketat.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com