* Para Petani Pertanyakan Macetnya Pembayaran Kompensasi Ganti Rugi

Persawahan Tertimbun Tanah Proyek Kampus IAKN Tarutung

* Humas IAKN Dinar Situmorang: Persoalan Ganti Rugi Sudah Selesai Tahun 2019

178 view
Persawahan Tertimbun Tanah Proyek Kampus IAKN Tarutung
Foto: SIB/Dok warga Kampung Silolang
TERTIMBUN: Warga Kampung Silolang Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon menunjukkan areal persawahan yang tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai sawah akibat tertimbun tanah longsor. Foto dipetik, Kamis (7/10).
Tapanuli Utara (SIB)
Sejumlah petani yang juga pemilik lahan persawahan di Kampung Silolang, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara melayangkan somasi kepada pimpinan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung.

Somasi dilayangkan untuk meminta kejelasan soal macetnya pembayaran kompensasi ganti rugi persawahan mereka yang tidak bisa ditanami padi lagi karena tertimbun material tanah dan batu dari proyek pembangunan kampus itu sejak tahun 2014 silam.

Surat somasi itu juga disampaikan perwakilan petani yang datang ke Kantor SIB, Sabtu (2/10) malam. Somasi yang dibuat tertanggal 26 Februari 2021 kepada Rektor IAKN itu, ditandatangani 12 orang pemilik lahan sawah masing-masing Pariang Hutagalung, Mindo Hutagalung, Sotarduga Hutabarat, Marluga Sihombing, Saor Boy Hutabarat, Rustiana Pasaribu, Espiner Simanungkalit, Togi Panggabean, Parlin Hutagalung, Hasanuddin Hutabarat, Togu Hutagalung dan Ojak Hutabarat.

Dalam somasi itu diuraikan kronologi persoalan itu bermula dari pembangunan Kampus IAKN yang dilaksanakan tahun 2014. Tanah, batu dan pasir berjatuhan dari lokasi proyek hingga menimbun persawahan warga yang lokasinya berada di bawah kampus. Akibatnya persawahan seluas lebih kurang 2 hektare itu tidak bisa lagi ditanami padi hingga saat ini.

Rektor Ibelala Gea MSi ketika itu membuat kebijakan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi yang disepakati berdasarkan estimasi produksi padi per tahun dengan harga Rp 60 ribu per kaleng. Pembayaran kompensasi itu berlangsung lancar. Namun sejak tahun 2018 setelah Ibelala Gea tidak lagi sebagai rektor, pembayaran kompensasi itu macet.

Selain memertanyakan kelanjutan pembayaran kompensasi itu, para pemilik lahan juga menawarkan alternatif kepada pimpinan IAKN untuk membeli seluruh lahan persawahan mereka dengan harga Rp 600 ribu per meter yang mengacu pada UU No 2/2012 dan Perpres No 66/2020 tentang Ganti Rugi atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Surat somasi tersebut dibuat atas kesepakatan para pemilik lahan dalam pertemuan yang dilakukan di rumah Saur Boi Hutabarat. Tembusan juga disampaikan kepada Bupati Taput, Kepala BPN Taput, Gubernur Sumut, DPRD Sumut dan Pers.
Menurut Saur Boi Hutabarat kepada SIB, pihaknya kecewa karena pimpinan IAKN tidak pernah merespon surat somasi itu padahal sudah hampir delapan bulan dilayangkan.

“Kita berharap Rektor IAKN yang bertugas saat ini punya itikad baik untuk mengajak kami bermusyawarah. Kami juga siap apabila lahan sawah kami dibeli. Soal harga yang pembayaran ganti rugi lahan, itu kan bisa disepakati bersama pihak kampus dan pemilik lahan,” ucap Hutabarat.

Sudah Selesai
Terkait hal tersebut, Humas IAKN Tarutung, Dinar Situmorang yang dikonfirmasi SIB, Selasa (5/10) mengatakan, masalah tersebut sudah selesai pada tahun 2019 lalu. "Masalah tersebut diselesaikan di Kantor Camat Sipoholon," jelasnya.

Humas IAKN Tarutung kemudian mengirimkan bukti surat perjanjian antara pihak IAKN dengan masyarakat ke wartawan SIB via WA, Kamis (7/10)

Isi surat perjanjian tersebut menjelaskan, pihak pertama atau pihak IAKN Tarutung dengan pihak kedua sepakat mengadakan surat perjanjian ganti rugi hasil panen atas kerusakan lahan persawahan masyarakat dari lahan persawahan IAKN Tarutung sebesar Rp 46.500.000.

Dengan adanya ganti rugi hasil panen ini, maka ini ada pembayaran ganti rugi yang terakhir dan pihak kedua tidak akan pernah meminta ganti rugi lagi kepada pihak pertama atau pihak IAKN Tarutung.

Selanjutnya, pihak IAKN Tarutung sudah mengupayakan anggaran untuk pembebasan lahan itu untuk tahun 2020. Namun jika tidak terjadi kesesuaian harga tanah antara masyarakat dengan pihak IAKN Tarutung, maka pemilik lahan tidak akan pernah menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dengan pihak IAKN.

Surat perjanjian tersebut ditandatangani kedua belak pihak di atas materai Rp 6000. (R8/BR6/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com