Pertama Kali, Kejari Tobasa Laksanakan Restorative Justice 2 Perkara Pidum


234 view
Pertama Kali, Kejari Tobasa Laksanakan Restorative Justice 2 Perkara Pidum
Foto : Dok/Kejari Toba Samosir
FOTO BERSAMA : Kajari Toba Samosir, Baringin Pasaribu (No 2) dari kanan bersama suami isteri yang perkaranya diselesaikan secara Restorative Justice foto bersama, Senin (29/11) di Kantor Kejari Toba Samosir.

Toba (SIB)

Kejaksaan Negeri Toba Samosir melaksanakan restorative justice (RJ) pada 2 perkara tindak pidana umum (Pidum) yakni perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perkara pencemaran nama baik.


Restorative justice dengan melakukan ekspose secara virtual bersama Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tobasa bersama Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dan Jaksa Penuntut Umum, di ruang video conference Kejari Toba Samosir, Senin (29/11).


Kajari Toba Samosir, Baringin Pasaribu mengatakan, 2 perkara tersebut telah dilaksanakan restorative justice yang berdasarkan Perja No 15 tahun 2022 tentang penghentian penuntutan keadilan restoratif,


"Ada dua perkara dari tindak pidana umum yang kita lakukan restorative justice, dalam hal ini kita harapkan pada perkara pertama bahwa antara tersangka Minton Siagian dan saksi korban Restaria merupakan pasangan suami isteri dapat kembali membangun rumah tangganya. Dan yang kedua tersangka Hotman Hutajulu dengan korban Maruli Tua Tambunan masih lingkup keluarga besar Ompu Gerad Tambunan yaitu dalam adat Batak tersangka adalah boru atau menantu dari korban. Respon positif masyarakat melihat proses perdamaian tersebut adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh tersangka dengan korban dalam lingkup keluarga besar Ompu Gerad Tambunan yang sebelumnya sudah berselisih selama kurang lebih 20 tahun," terangnya.


Dijelaskan, pelaksanaan restorative justice di wilayah hukum Kabupaten Toba Samosir merupakan yang pertama dan akan tetap melaksanakan kegiatan RJ tersebut sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).


"Ekspose perkara melalui sarana zoom bersama Jaksa Agung tindak pidana umum, dimana pimpinan menyetujui bahwa dua perkara tersebut dinyatakan dihentikan penuntutan karena telah memenuhi syarat restorative justice. Restorative justice ini, banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Toba Samosir terutama dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan berdasarkan hati nurani," bebernya.


Dua perkara tersebut selanjutnya akan dilanjutkan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dengan Nomor : S.TAP-1503/L.2.27/Eku.2/11/2021 dan SKP2 dengan Nomor : S.TAP-1504/L.2.27/Eku.2/11/2021 yang selanjutnya akan diberikan kepada tersangka, korban dan tersangka terkait serta dilangsungkan dengan pelaksanaan perdamaian yang dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri Toba Samosir. (rel/G1/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com