Pilkada Labuhanbatu, 35 TPS Diduga Bermasalah 7 Ketua PPK Diperiksa KPU


511 view
Pilkada Labuhanbatu, 35 TPS Diduga Bermasalah 7 Ketua PPK Diperiksa KPU
Foto: Istimewa
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu 
Labuhanbatu (SIB)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu memanggil 7 dari 9 Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait pemungutan suara di 35 tempat pemungutan suara (TPS) yang diduga bermasalah. Ketua-ketua PPK diperiksa komisioner KPU, Wahyudi, M Rifai Harahap, M Syafril dan Zaffar Sidik Pohan dan Raja Gompulan Rambe di kantor camat masing-masing PPK.

Pemeriksaan terkait permohonan pembatalan Keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, dr H Erik Adtrada Ritonga MKM-Hj Ellya Rosa Siregar ke Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 18 Desember 2020.

KPU Labuhanbatu telah memanggil 7 Ketua PPK itu melalui Nomor: G0B/HK.o2-5D/1210/KPU Kab/XII/2020. Panggilan ini bersifat penting. Tujuh Ketua PPK dimaksud, Ketua PPK Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Barat, Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Hilir dan Panai Tengah. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Labuhanbatu akan meminta keterangan dari 7 Ketua PPK tentang kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang disebutkan dalam pokok permohonan Paslon nomor 2 ke MK.

Menurut informasi, persoalan ini mengarah pada 35 TPS di 7 kecamatan yang dipersoalkan. Hasil pemeriksaan akan serahkan ke Bawaslu Labuhanbatu, Bawaslu Provinsi Sumut serta KPU Sumut.

Ketua KPU Labuhanbatu, Wahyudi, saat dikonfirmasi wartawan mengakui memanggil 7 Ketua PPK dan telah memeriksa 4 Ketua PPK terkait rekomendasi Bawaslu.

Pemeriksaan Ketua dan KPPPS Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan 2 Januari 2021, untuk Bilah Barat, Bilah Hulu, Pangkatan, 3 Januari serta Bilah Hilir dan Panai Tengah 4 Januari.

Sementara KPPS 17 Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara, Udin yang juga kepala lingkungan menyampaikan saat rapat bersama KPU disebabkan server Sirekap pada pukul 12 sampai 13:00 WIB ada gangguan.

"Makanya kami kasih memilih. Selain itu, formulir C pemberitahuan atau undangan ditahan sampai hari H 9 Desember 2020 manatahu pemilih yang tidak ditemukan di rumah kita kasikan di TPS, untuk mempermudah kita," katanya. (BR6/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com