Pj Bupati Labuhanbatu Imbau Masyarakat Setop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak


263 view
Foto: Dok/Diskominfo
STOP KEKERASAN : Penjabat Bupati Labuhanbatu diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Drs Sarimpunan Ritonga, mengimbau masyarakat menyetop kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang, pada Sosialisasi Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jumat (9/4), di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.
Rantauprapat (SIB)
Penjabat (Pj) Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang mengimbau masyarakat menyetop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perdagangan orang juga dimintanya disetop.

"Kita himbau masyarakat menyetop kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang. Melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang merupakan tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara," kata Pj Bupati yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Sosial Drs Sarimpunan Ritonga, saat membuka Sosialisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, Jumat (9/4), di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.

"Kiranya kita seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder yang bertanggungjawab atas hal ini, untuk berkomitmen mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang dan mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah," ujarnya.

Narasumber dari Lembaga Pemerhati Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara, Muslim Harahap menyebut pemerintah dalam usaha mencegah dan memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan serta melindungi anak dari tindak kekerasan, selain dari mengundangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan lainnya.

Namun realita fenomena tindakan kekerasan masih banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat, baik tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun pembunuhan, yang korbannya perempuan dan anak.

Sanksi hukum tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, sodomi, penganiayaan dan pembunuhan, sering terjadi di negara Indonesia, dan banyak kasus kekerasan telah diproses secara hukum dan menjatuhi hukuman pidana terhadap para pelakunya.

Narsum lain, Maulitasari Siregar dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, menyebut sanksi hukum yang diberikan oleh Undang-undang bagi pelaku tindak kekerasan seperti yang tertuang dalam Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, cukup bervariatif dan sampai sanksi yang berat.

"Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak tertuang di dalam pasal 81 dan pasal 81 A, 82, 82A Perpu Nomor 1 Tahun 2016," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Selain dikenai pidana sebagaimana di-maksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku yang masih anak.

Sosialisasi itu dihadiri Kadis P3A Labuhanbatu, para kepala OPD, Kanit UPPA Polres Labuhanbatu, Kepala Badan Statistik, Ketua Ormas dan Pemuda, para Ketua Organisasi Perempuan, Ketua LPA dan LSM. (E5/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com