Pj Wali Kota Tebingtinggi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual

Tebingtinggi (harianSIB.com)

Pj Wali Kota Tebingtinggi, Syarmadani, bersama stakeholder terkait kembali mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual, Senin (28/8/2023), di Balai Kota.

Rakor yang rutin dilaksanakan setiap minggu ini, dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan diikuti gubernur, bupati, wali kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah masing-masing.

Mendagri mengatakan masih terdapat beberapa daerah yang tercatat berada di posisi terendah inflasi.

"Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan pemerintah daerah yang berhasil menekan angka inflasinya, sehingga saat ini sudah deflasi. Namun dari data-data yang ada, untuk minggu lalu ada beberapa daerah yang tercatat berada di posisi terendah inflasi,” kata Tito.

Mendagri meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi, terutama komoditas beras yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Agustus 2023.

"Beras menjadi komoditas penting yang perlu dijaga, apalagi banyak daerah yang sudah mulai mengalami kekeringan karena dampak El Nino," kata Tito.

Mendagri juga menjelaskan kondisi lain di tingkat internasional, di mana kebijakan menahan beras sudah mulai dilakukan. Hal ini dilakukan oleh India yang tidak melakukan ekspor beras dan lebih ditujukan untuk kepentingan dalam negeri sendiri.

Kemudian, di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam juga melakukan hal serupa. Beberapa negara bahkan mengambil kebijakan beras kelas medium yang relatif lebih murah digunakan untuk konsumsi dalam negeri, sementara beras premium yang lebih mahal dijual ke luar negeri.

Tito juga menyoroti soal distribusi beras. Ia meminta bantuan dari penegak hukum dan pengawas dari TNI/Polri, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait masalah distribusi tersebut.

Tito meminta agar pasokan beras tidak menipis, tetapi di tingkat distributor malah melakukan penahanan sehingga rantai distribusi menjadi macet.

“Itu rantainya cukup panjang, jangan sampai tidak lancar, ditahan, ditimbun, dan kemudian harganya naik. Ini bisa saja terjadi, ini perlu kita awasi sama-sama,” ujarnya.

Rakor tersebut juga diikuti Danramil 13/ TT Kapt Inf Yudi Chandra, Kadisnakerperin Iboy Hutapea, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, Kepala BPS Ida Suswati, Kabag Perekonomian dan SDA Nasrullah. (*)