Polisi Diminta Presisi Tangani Kasus Pemalsuan Alat Bukti dengan Terlapor PT NSHE

* Diduga Berpihak, Ketua PN Padangsidempuan dan Dua Oknum Hakim Dilaporkan ke PT

371 view
Polisi Diminta Presisi Tangani Kasus Pemalsuan Alat Bukti dengan Terlapor PT NSHE
ANTARA/Munawar Mandailing/aa.
Gedung Mapolda Sumatera Utara di Jalan Medan Tanjung Morawa KM10,5 Kota Medan. 
Medan (SIB)
Polda Sumut diminta menjalankan tugasnya dengan berpatokan pada konsep prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan (Presisi), seperti komitmen Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikan Rumbi Sitompul SH MH didampingi Hisar M Sitompul SH MH yang mewakili Tim Kuasa Hukum Khusus Parsadaan Raja Toga Sitompul Indonesia, selaku kuasa hukum dari Perkumpulan Punguan Sitompul Sibangebange, Datumanggiling se-Indonesia, kepada wartawan di Mapolda Sumut, Rabu (27/10).

Konsep Presisi itu, katanya, diharapkan diterapkan Polda Sumut dalam menangani pelaporan pihaknya terkait dugaan pemalsuan alat bukti dengan terlapor PT NSHE sesuai LP No : STTLP/1348/VIII/SPKT/Polda Sumut, tanggal 25 Agustus 2021, serta dugaan pemberian keterangan palsu dengan terlapor HR sesuai LP No : STTLP/B/1405/IX/2021/SPKT/Polda Sumut, tanggal 7 September 2021.

”Diharapkan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut menindaklanjuti laporan kami dan menangani kasus itu secara transparan,” katanya.

Diakui, langkah hukum berupa pelaporan ke Polda Sumut itu merupakan tindak lanjut atas temuan pihaknya selama tahapan sidang perdata di PN Padangsidempuan yang telah bergulir sejak tahun 2020. Dugaan pemalsuan alat bukti, ujarnya, dilaporkan pihaknya setelah PT NSHE mengajukan alat bukti yang diduga palsu dalam sidang perdata tersebut.

”Untuk dugaan pemberian keterangan palsu, dilaporkan setelah HR memberikan keterangan yang kami duga palsu dalam sidang perdata di PN Padangsidempuan itu,” tambahnya.

Disebutkan, gugatan dilakukan setelah pihaknya banyak mendapati dugaan pelanggaraan, sejak pembebasan lahan hingga tahapan pembangunan PLTA. Pihaknya juga menilai PT NSHE telah melanggar UU No2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam proses pembebasan lahan seluas 600 Ha di lokasi tanah ulayat Punguan Sitompul Sibangebange di Lombu Sitompul.

”Bertindak sebagai pihak yang dipercaya pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berdaya 510 megawatt di Sungai Batangtoru, pada tahun 2013 PT NSHE melakukan pembebasan lahan seluas 600 Ha di Lombu Sitompul.

Selain diduga banyak terjadi pelanggaran dan dugaan praktik mark-up dalam pelaksanaan pembebasan lahan seluas 600 Ha itu, pihak PT NSHE yang secara dejure membebaskan lahan seluas 600 Ha, ternyata secara defacto menguasai sekira 3.200 Ha tanah “Lobu Sitompul” yakni tanah ulayat Keturunan Raja Sitompul Sibangebange.

Berdasarkan temuan tersebut, pihaknya mengajukan gugatan secara perdata di PN Padangsidempuan pada tahun 2020, dengan menggugat 18 tergugat yakni PT NSHE, Pemkab/Cq Bupati Tapanuli Selatan, Panitia Fasilitasi Pembebasan Tanah Untuk PT. NSHE, BPN Kabupaten Tapsel, tujuh kelompok tani penerima ganti rugi pembebasan lahan.

“Ketujuh kelompok tani itu kami duga sengaja diciptakan, mereka bukan penduduk setempat dan sama sekali tidak memiliki alas hak terhadap objek tanah tersebut. Bahkan dalam persidangan, mereka mengaku mendapat ganti rugi dalam jumlah yang bervariasi mulai dari Rp2 juta-Rp3 juta, tapi ada yang belasan juta rupiah,” sebutnya.

Selain tergugat DBS dan ES yang mengaku sebagai pemuka adat setempat, pihaknya juga mengguggat Camat Maracar, Camat Batangtoru, Kepala Desa Maracar Julu dan Lurah Kelurahan Wijk I Kecamatan Batangtoru.

Sebelum mengajukan gugatan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan upaya mediasi, salah satunya upaya mediasi yang digelar Komnas HAM RI di Kantor Gubernur Sumut, beberapa waktu lalu. Namun PT NSHE sama sekali tidak menanggapi dan tak menghadiri.

LAPORKAN HAKIM
Mengingat sidang perkara perdata di PN Padangsidempuan dijadwalkan masuk pada agenda pembacaan keputusan, Kamis (28/10 ), Rumbi mengakui pihaknya juga sudah melaporkan Ketua Majelis Hakim LSD yang juga merupakan Ketua PN Padangsidempuan, serta Hakim HT dan RR ke Pengadilan Tinggi Medan, dengan tembusan surat kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lainnya.

Rumbi sitompul menilai, seharusnya pembangunan PLTA tersebut sangat membantu masyarakat sekitar lokasi bila ganti rugi pembebasan lahan tepat sasaran, serta terciptanya lapangan kerja bila warga sekitar turut dilibatkan selama proses pembangunan PLTA tersebut.

“Hingga saat ini, belum ada upaya PT NSHE atau tergugat lain untuk bersama-sama mencari solusi menyelesaikan masalah tersebut. Padahal kami masih membuka diri untuk membahas penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan,” ungkapnya.

Mengingat lahan tersebut berdekatan dengan lokasi pertambangan emas milik PT Agincourt Reseources Martabe, Rumbi mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan ada kandungan materi tambang berharga di dalam tanah ulayat Lobu Sitompul milik Keturunan Raja Sitompul Sibangebange. Tapi dia tidak mau berasumsi hal itu menjadi salah satu penyebab alotnya penyelesaian antara PT NSHE dengan pihaknya.

Intinya upaya hukum secara perdata atau pidana kami tempuh untuk memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak kami, ucapnya.

Dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kasubdit II/Harda Tangbah Ditreskrimum Polda Sumut AKBP Maringan Simanjuntak menjelaskan, laporan terkait dugaan pemalsuan alat bukti tersebut ditangani Unit I Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut. Diakui, saat ini penanganan kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. (A16/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com