Praktisi Hukum Nilai Penghentian Penuntutan Perkara Kewenangan Jaksa Demi Mengedepankan Keadilan


417 view
Praktisi Hukum Nilai Penghentian Penuntutan Perkara Kewenangan Jaksa Demi Mengedepankan Keadilan
Foto Dok
Sepri Ijon Maujana Saragih SH MH
Pematangsiantar (SIB)
Praktisi hukum Pematangsiantar-Simalungun Sepri Ijon Maujana Saragih SH MH menilai, penghentian penuntutan suatu perkara yang tengah ditangani kejaksaan, apabila sudah memenuhi unsur tidak cukup bukti sebagaimana diatur dalam aturan, maka langkah tersebut sudah tepat demi mengedepankan keadilan.

"Penghentian penuntutan perkara merupakan kewenangan jaksa, karena diatur dalam peraturan Jaksa Agung No 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan berkeadilan dan sesuai peraturan Jaksa Agung No. Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum," ucap Sepri saat dikonfirmasi wartawan SIB melalui WhatsApp miliknya, Sabtu (27/2).

Menurut dia, di dalam peraturan jaksa (Perja) No.Per-036/A/JA/09/2011 dalam Pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa, penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dalam hal berpendapat, bahwa berkas perkara tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi kepentingan hukum, serta menciptakan rasa keadilan masyarakat dengan ketentuan penghentian penuntutan telah memperoleh persetujuan dari pimpinan satuan kerja (Kajari atau Kajati).

"Jadi penghentian penuntutan perkara oleh kejaksaan yang mengeluarkan SKP2 terhadap dugaan penistaan agama terhadap 4 pegawai nakes RSUD Djasamen merupakan kewenangan jaksa, karena sudah diatur dalam peraturan Jaksa Agung RI dengan mengendepankan berkeadilan dan keseimbangan hukum (Restorative justice)," cetusnya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, Rabu (24/2) menghentikan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan (SKP2) terhadap empat pegawai nakes yang ditetapkan tersangka dugaan penistaan agama pemandian jenazah Covid-19 oleh Polres Pematangsiantar belum lama ini.

Kajari Pematangsiantar, Agustinus Wijono dalam keterangannya kepada wartawan, menghentikan perkara dugaan penistaan agama yang menyeret empat pegawai RSUD Djasamen inisial D, R, S dan ES, karena setelah diteliti berkasnya, ada tiga unsur yang belum terpenuhi yang didakwakan kepada empat pegawai nakes diantaranya seperti unsur kesengajaan di muka umum dan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama yang dianut di Indonesia. (S10/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com