Produk Hukum Bermasalah Jika Ada Anggota BPK Tidak Memenuhi Syarat


122 view
Produk Hukum Bermasalah Jika Ada Anggota BPK Tidak Memenuhi Syarat
Internet
BPK
Jakarta (harianSIB.com)

Polemik seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI masih terus berlanjut.

Pakar Ilmu Hukum dan Pemerintahan dari Open Parliament Institute Poetra Adi Soerjo mengemukakan, rapat paripurna DPR RI pada 14 September 2021, telah menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK terpilih. Namun, dinilainya bermasalah karena tidak memenuhi syarat formil sebagai calon anggota BPK berdasar ketentuan Pasal 13 Huruf J UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Pasal tersebut sebelumnya sudah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK ) dan berdasarkan putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2013 tanggal 18 September tahun 2014, MK menyatakan pasal tersebut konsitusional.

Mahkamah Agung juga sudah dua kali mengeluarkan pendapat hukum atas permintaan DPR melalui fatwa Nomor 118/KMA/IX/2009 dan fatwa Nomor 183/KMA/HK.06/08/2021 yang isinya pasal 13 huruf J UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK adalah syarat mutlak untuk menghindari conflict of intrest.

Poetra Adi Soerjo yang akrab di sapa Suryo menyebutkan hal ini akan menjebak Presiden. Sebab, 3 produk lembaga hukum tersebut diabaikan DPR RI dan justru menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK terpilih.

"Presiden terikat sumpah untuk menjalankan hukum dan konstitusi tanpa penyelewengan sedikit pun. Presiden dalam hal ini tidak hanya akan menjadi tukang cuci piring atas pelanggaran UU tetapi juga justru akan menjadi subjek utama melakukan pelanggaran UU jika mengeluarkan SK pengesahan Nyoman Adhi," ujar Suryo sambil menambahkan, BPK adalah lembaga yang kedudukannya diatur oleh konstitusi pasal 23 UUD 1945.

Artinya, BPK memiliki kewenangan yang sangat besar yang dalam pelaksanaan kewenangannya tidak boleh ada cacat formil. Sebab, masuknya anggota BPK yang tidak memenuhi syarat akan berakibat pada ilegalnya seluruh produk BPK sebagai kelembagaan.

BPK memang memiliki wewenang dan otoritas yang besar dan produknya tidak boleh dichalange oleh adanya anasir ilegal yang bekerja membuat putusan di dalamnya.

Namun, produk BPK akan batal demi hukum jika ada salah satu anggotanya yang tidak memenuhi syarat.

Dalam siaran pers yang diterima jurnalis Koran SIB Jamida P Habeahan, Jumat (8/10/2021), Suryo menyarankan agar Presiden mengembalikan nama yang telah dikirim DPR karena akan menjadi jebakan keras dalam kapasitas Presiden yang tidak boleh salah melegalisasi pelanggaran hukum.

Setelah Presiden mengembalikan nama anggota BPK yang tidak memenuhi syarat ke DPR, maka untuk memenuhi ketentuan UU yang mewajibkan anggota BPK terpilih sudah ada sebelum 20 Oktober 2021, DPR bisa mengirimkan nama dengan perolehan urut suara berikutnya yang memenuhi syarat formil untuk disahkan Presiden. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com