Prospek KEK Pengaruh Besar dalam Percepatan Pembangunan

* Pengelolaannya Belum Optimal

184 view
Prospek KEK Pengaruh Besar dalam Percepatan Pembangunan
(CNN Indonesia/Christine Nababan)
Investor masih enggan datang ke KEK Sei Mangkei yang mengklaim area ramah lingkungan. Hanya dua perusahaan yang mengisi lahan ribuan hektare.
Simalungun (SIB)
Prospek KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berpengaruh besar bagi percepatan pemerataan pembangunan dalam membangkitkan perekonomian masyarakat. Namun, dalam optimalisasi operasional kawasan tersebut perlu ketegasan dan kepastian aturan kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengamat Perencanaan Pembangunan Wilayah, Robert Tua Siregar PhD juga anggota API (Assosiasi Perencana Indonesia), Senin (11/10) mengatakan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) implementasi pembangunan KEK merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan wilayah, sudah dicanangkan pemerintah sejak 2014. "Secara prinsip, program ini sebagai salah satu solusi percepatan pembangunan tetapi implementasinya saat ini belum optimal, karena pelaksanaannya harus secara holistik dilakukan dengan eloborasi semua pihak," katanya.

Sejak diluncurkannya program KEK di 15 lokasi seperti di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Jawa dan Sumatera di Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Utara. Perencanaan di Sumatera Utara ditandai dengan dibangunnya KEK Sei Mangkei dikelola PT Kindra sebagai anak perusahaan dari BUMN PTPN III, saat ini terlihat masih tahap penataan di semua sektor.

Menurutnya, MP3EI merupakan konsep perencanaan, implementasinya adalah KEK yang membutuhkan persiapan ketersediaan lahan, infrastruktur dan promosi, yang memerlukan kerja sama banyak pihak atau eloborasi yang kuat. "Jika dilihat pembangunan KEK Sei Mangkei saat ini, pembangunan infrastruktur akses hubungan darat dan laut di Pelabuhan Kuala Tanjung. Dalam hal ini, peran daerah secara prinsip harus dijalankan," kata Siregar.

Jika konsep MP3EI terlalu luas cakupannya, sangat baik diturunkan dalam tataran implementasinya. Kalau dilakukan secara global tentu sangat memberatkan kepada semua pihak. "Kedepan, diperlukan kajian ulang misalnya, KEK Sei Mangkei harus konsistensi, apakah untuk industri hilir besar atau hanya pada produk komoditi potensi unggulan," kata Siregar.

Pengkajian konsistensi perlu segera dilakukan, sehingga pemerintah pusat dapat memetakan zona, misalnya, khusus di Sumatera kegiatan masing-masing kawasan seperti pengolahan sawit harus ditetapkan apakah di KEK Sei Mangkei atau di Riau, untuk menghindari tumpang tindih kegiatan.

Dengan penetapan kegiatan masing-masing kawasan, sehingga daerah akan dapat melakukan eloborasi pembangunan kawasan industri menengah pada komoditi lain. Hal ini diminta perlu menjadi perhatian pemegang otoritas pengelolaan KEK, karena selama ini kesannya pemerintah daerah hanya sebatas administratur saja.

Disisi lain, untuk ijin akan dilakukan secara online single submition (OSS) dan dalam dokumen perencanaan harus ada Detail Engeniring Design (DED) untuk hasil yang lebih konkrit letak penataan ruang serta dukungan daerah di sekitar kawasan. (BR4/d)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com