Proyek Jalan P Siantar- Pematangraya - Kerasaan Ditemukan Kerugian Negara Rp1,340 M


178 view
Proyek Jalan P Siantar- Pematangraya - Kerasaan Ditemukan Kerugian Negara Rp1,340 M
Foto Dok/Gusmiyadi
Foto Bersama:  Kordinator Tim DPRD Sumut Dapil X Gusmiyadi SE, Wakil Ketua Mangapul Purba SE, Sekretaris  Franky Partogi Wijaya Sirait, Ir Iskandar Sinaga, Roni Reynaldo Situmorang, Rusdi Lubis, Saut B Purba dan H Hidayah Herlina Gusti foto bersama seusai meninjau  berbagai proyek Pemprov Sumut yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut TA 2020, Minggu (13/6/2021) di Simalungun.
Medan (harianSIB.com)

Tim DPRD Sumut Dapil X Pematangsiantar - Simalungun menemukan proyek pengerjaan jalan provinsi jurusan Pematangsiantar - Pematangraya dan Pematangsiantar - Kerasaan senilai puluhan miliar rupiah telah menyalahi aturan, sehingga mengalami kerugian negara sekira Rp1,340 miliar lebih.

Hal itu ditegaskan Kordinator Tim DPRD Sumut Dapil XGusmiyadi SE, Wakil Ketua Mangapul Purba SE, SekretarisFranky Partogi Wijaya Sirait, Ir Iskandar Sinaga, Roni Reynaldo Situmorang, Rusdi Lubis, Saut B Purba dan H Hidayah Herlina Gusti kepada jurnalis koran SIB Firdaus Peranginangin, Minggu (13/6/2021) seusai meninjau berbagai proyek Pemprov Sumut yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut TA 2020.

"Dari hasil temuan kita di lapangan serta laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, pengerjaan pemeliharaan jalan provinsiPematangsiantar – Pematangraya dan Pematangsiantar – Kerasaan ditemukankerugian keuangan negara sebesar Rp 830 juta dan Rp 510 juta. Jadi total kerugian kedua paket proyek ini sebesar Rp1,340 miliar, " jelas Gusmiyadi.

Berkaitan dengan itu, tambah Mangapul dan Roni Reynaldo Situmorang, pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas pengerjaan kedua paket proyek tersebut, demi tegaknya supremasi hukum, karena diduga sudah menyalahi aturan dan perundang-undangan.

Gusmiyadi dan Mangapul bahkan menilai Dinas BMBK Sumut tidak memiliki kecakapan dan ketegasandalam memetakan prioritas perbaikan kondisi jalan di Pematangsiantar danSimalungun, sehingga berdampak terhadap kondisi jalan yang sangat memprihatikan.

"Disini kita ingatkan Kadis BMBK Sumut agar memprioritaskan pengalokasiananggaran pemeliharaan jalan provinsi di Pematangsiantar - Simalungunsecara proporsional dan sebaiknya kedua kabupaten itu lebih diperbesar penganggarannya di APBD Sumut," tegas Roni dan Gusmiyadi.

Kenapa kedua kabupaten itu diperbesar alokasi penganggarannya di setiap APBD, tandas Gusmiyadi, karena Kabupaten Simalungun lebih panjang ruas jalan provinsinya, jika dibandingkan dengankabupaten lain di Sumut.

Dalam kesempatan itu, tambah Gusmiyadi yang juga politisi Partai Gerindra ini, Tim DPRD Sumut Dapil X juga merekomendasikan peningkatan status jalan provinsi jurusan Pematangsiantar - Perdagangan menjadistatus jalan nasional, guna mengurangi beban anggaran dari APBD Sumut.(*).

Editor
: Robert/Eva R Pelawi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com