Publik Apresiasi Jaksa Agung Larang Korps Adhyaksa Main Proyek

* Erikson L Tobing: Kontraktor akan Nyaman Kerja, Jauhi Penjara dan Neraka

735 view
Publik Apresiasi Jaksa Agung Larang Korps Adhyaksa Main Proyek
Foto: Istimewa
Jaksa Agung RI, Sanitiar Buhanuddin. 

Medan (SIB)

Publik dari kalangan pelaku bisnis di Sumut, khususnya para penyedia jasa atau rekanan pelaksana proyek konstruksi, kembali menyatakan apresiasi atas peringatan (ultimatum) Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (SIB 2/2) yang melarang korps Adhyaksa (para pejabat Kejaksaan) bermain proyek di semua daerah Indonesia.


Ketua Umum Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gabpkin) Provinsi Sumatera Utara, Ir Mandalasah Turnip SH, dan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Kontruksi Indonesia (Gapeksindo) Sumut, secara terpisah menyebutkan peringatan Jaksa Agung itu tidak terlepas dari maraknya laporan publik bahkan tindak monitor dan deteksi Kejaksaan Agung sendiri tentang adanya oknum-oknum jaksa yang (diduga) ikut atau terlibat main proyek dari dana APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten-Kota, selama ini.


"Pasca pembubaran Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4 dan TP4D di daerah) oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Januari 2021 lalu dengan SK Kejaksaan Agung Nomor 346 Tahun 2019 yang dibuat 22 November 2019, para rekanan maupun pejabat mulai Pokja (panitia lelang), PPK (Pimpro) hingga KPA (Kadis) di jajaran PUPR dan instansi terkait, sudah mengapresiasi Jaksa Agung, karena itu yang dinanti sejak masa Jaksa Agung sebelumnya," ujar Mandalasah Turnip kepada pers di Medan, Kamis (3/2).


Hal senada juga dicetuskan Erikson L Tobing yang juga fungsionaris Komisi Advokasi Daerah (KAD-perwakilan KPK) Sumatera Utara, bahwa komitmen dan wewenang Kejaksaan menopang pencapaian pembangunan nasional dengan penegakan hukum secara integral, akan mengakhiri pola penegakan hukum secara transaksional dan gaya-budaya mafia peradilan, seperti dicetuskan Jaksa Agung melalui Kapuspen Kejagung Ebenezer Simanjuntak.


"Tidak bisa dipungkiri, selama ini warga Sumut di kalangan pelaksana proyek pembangunan sangat prihatin karena terindikasi masih banyaknya oknum aparat penegak hukum (APH, termasuk oknum jaksa) yang bermain proyek sebagai penyalahgunaan wewenang. Tapi sekarang kita mulai lega dan para rekanan akan bisa bekerja dengan tenang dan nyaman.


Peringatan dari pimpinan Adhyaksa (Jaksa Agung) ini merupakan komitmen bersama agar semua pihak jangan coba-coba berspekulasi menempuh penjara karena penjara akan menjadi neraka," ujar Erikson serius.


Terlebih, katanya, sinyal dan ultimatum 'jauhi penjara dan neraka' sudah digencarkan berbagai pihak--publik sebagai gerakan cegah korupsi, khususnya di sektor jasa konstruksi atau pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan dana APBN-APBD. Selain melibatkan para kepala daerah dan pejabat instansi teknis di sejumlah daerah yang sudah terjaring OTT KPK, oknum yang juga (diduga) terlibat proyek adalah pejabat 'APH' yang selama ini disebut 'oknum baju coklat'.


Secara nasional, indikasi keterlibatan oknum-oknum jaksa dalam proyek jasa konstruksi dan distribusi (pengadaan barang dan jasa) di sejumlah daerah,juga mencuat ketika Menko Polhukam Mahfud MD pada Januari 2021 di DPR RI mengungkap aksi oknum jaksa bermain proyek dengan berlindung di balik TP4 atau TP4D. Sehingga, TP4 akhirnya dibubarkan ketika beberapa jaksa terjaring OTT oleh KPK. Mahfud juga sebut TP4D sering dimanfaatkan kepala daerah untuk menyamarkan pelanggaran hukum dalam kepentingan pelaksanaan proyek.


Sebelumnya, November 2019, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan banyaknya oknum jaksa terlibat proyek karena TP4D disalahgunakan menjadi alat memeras kepala daerah, seperti diungkap juga oleh Presiden Jokowi ketika itu. Di Sumut sendiri, atau indikasi keterlibatan oknum jaksa 'main proyek' sempat mencuat di Kabupaten Samosir yang disertai (dugaan) pengancaman kepala desa, pada pertengahan Desember 2021 lalu. (A5/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com