Puluhan TKS RSUD Rantauprapat Bersama GMNI Demo di DPRD, Minta Diikutkan PPPK


380 view
Puluhan TKS RSUD Rantauprapat Bersama GMNI Demo di DPRD, Minta Diikutkan PPPK
Foto: Dok/GMNI Labuhanbatu
UNJUK RASA: Puluhan TKS RSUD Rantauprapat bersama massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu berunjukrasa di DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (30/9). Demonstran meminta diikutkan pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Rantauprapat (SIB)


Puluhan tenaga kerja sukarelawan (TKS) RSUD Rantauprapat bersama massa Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjukrasa di DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (20/9). Massa TKS itu meminta agar tidak dipersulit dalam pemberkasan serta diikutkan pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022.

Massa TKS mengeluhkan nasib mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi dalam pelayanan medis di RSUD Rantauprapat, namun tidak bisa mengikuti seleksi PPPK yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Hal itu berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan Bupati Labuhanbatu No. 800/4022/BKPP-III/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Salah satu poin dalam surat pemberitahuan tersebut, harus berstatus tenaga honorer kategori II (TH K-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Saat orasi didepan gedung DPRD itu, Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Hamdani Hasibuan mengungkapkan sejumlah tuntutan aksi, antara lain:

Meminta DPRD Labuhanbatu memanggil Direktur RSUD Rantauprapat, meminta DPRD melakukan pengawasan terhadap pendataan tenaga honorer yang akan diangkat PPPK di RSUD Rantauprapat agar tidak ada diskriminasi dan nepotisme, mendesak DPRD memikirkan nasib tenaga kerja sukarela RSUD Rantauprapat.

"Apabila tidak ditindaklanjuti, maka kami akan mogok kerja dan terus berunjukrasa di DPRD Labuhanbatu," teriak massa TKS.

Ketua DPC GMNI Labuhanbatu selaku kordinator aksi, Hamdani Hasibuan menduga ada kejahatan perbudakan modern terhadap TKS dan bentuk pembodohan yang juga sebagai kejahatan human trafficking perihal tenaga kerja sukarela.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com