Puluhan TKS RSUD Rantauprapat Bersama GMNI Demo di DPRD, Minta Diikutkan PPPK


434 view
Puluhan TKS RSUD Rantauprapat Bersama GMNI Demo di DPRD, Minta Diikutkan PPPK
Foto: Dok/GMNI Labuhanbatu
UNJUK RASA: Puluhan TKS RSUD Rantauprapat bersama massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu berunjukrasa di DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (30/9). Demonstran meminta diikutkan pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Rantauprapat (SIB)


Puluhan tenaga kerja sukarelawan (TKS) RSUD Rantauprapat bersama massa Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjukrasa di DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (20/9). Massa TKS itu meminta agar tidak dipersulit dalam pemberkasan serta diikutkan pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022.

Massa TKS mengeluhkan nasib mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi dalam pelayanan medis di RSUD Rantauprapat, namun tidak bisa mengikuti seleksi PPPK yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Hal itu berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan Bupati Labuhanbatu No. 800/4022/BKPP-III/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Salah satu poin dalam surat pemberitahuan tersebut, harus berstatus tenaga honorer kategori II (TH K-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Saat orasi didepan gedung DPRD itu, Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Hamdani Hasibuan mengungkapkan sejumlah tuntutan aksi, antara lain:

Meminta DPRD Labuhanbatu memanggil Direktur RSUD Rantauprapat, meminta DPRD melakukan pengawasan terhadap pendataan tenaga honorer yang akan diangkat PPPK di RSUD Rantauprapat agar tidak ada diskriminasi dan nepotisme, mendesak DPRD memikirkan nasib tenaga kerja sukarela RSUD Rantauprapat.

"Apabila tidak ditindaklanjuti, maka kami akan mogok kerja dan terus berunjukrasa di DPRD Labuhanbatu," teriak massa TKS.

Ketua DPC GMNI Labuhanbatu selaku kordinator aksi, Hamdani Hasibuan menduga ada kejahatan perbudakan modern terhadap TKS dan bentuk pembodohan yang juga sebagai kejahatan human trafficking perihal tenaga kerja sukarela.

“Tenaga kerja sukarela ini sudah bekerja sejak lama, jauh sebelum pandemi Covid-19, namun pahlawan medis ini kini nasibnya di ujung tanduk dan tidak mendapatkan kejelasan," sebutnya.

“Kiranya Pemkab Labuhanbatu mempermudah TKS mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” harap Hamdani.

Massa TKS sangat berharap agar mereka dipermudah dalam pemberkasan administrasi penerimaan PPPK di lingkungan instansi pemerintah, RSUD Rantauprapat.

“Kami telah mengabdi sebagai tenaga medis di RSUD Rantauprapat. Untuk itu kami berharap dipermudah dalam pemberkasan admistrasi pendataan tenaga non ASN ya g akan diangkat menjadi PPPK,” sebut seorang TKS yang enggan disebut namanya.

Setelah 1 jam menyampaikan keluhan dan permintaan, massa pengunjukrasa dipersilakan masuk ke ruangan rapat DPRD Labuhanbatu untuk menyampaikan tuntutannya. Mereka diterima pimpinan DPRD.

Setelah berdialog, akhirnya disepakati melakukan rapat dengar pendapat dengan pimpinan RSUD Rantauprapat pada Jumat depan, sebagaimana isi surat DPRD No.005/1235/Sek-DPRD/2022. (E5/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com