Puluhan Warga Sosor Pasir Parapat Gelar Aksi Damai di Pantai Bebas Parapat


151 view
Foto SIB/Linggom Parhusip
AKSI DAMAI: Puluhan warga Sosor Pasir Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Simalungun menggelar aksi damai di Pantai Bebas Parapat menuntut pemerintah menertibkan bangunan pribadi di duga masuk ke lahan Pantai Bebas Parapat, Jumat (27/11).
Simalungun (SIB)
Puluhan warga Sosor Pasir Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Simalungun menggelar aksi damai di areal Pantai Bebas Parapat, menuntut pemerintah agar menertibkan pembangunan milik perseorangan diduga masuk dalam lahan Pantai Bebas, Jumat (27/11).

Koordinator aksi Monang Manik dan L Gurning menerangkan, sebelumnya Sosor Pasir yang saat ini berganti nama menjadi Pantai Bebas Parapat merupakan milik warga setempat sebagai tempat pemukiman dan pedagang, namun beberapa tahun terakhir menjadi aset Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk objek wisata, setelah diganti rugi oleh pemerintah.

Sembari membawa spanduk warga menyerukan, agar pemerintah menertibkan bangunan milik pribadi diduga telah masuk ke dalam lahan milik pemerintah."Warga meminta, agar aset negara di kembalikan ke negara," ujat orator aksi Gurning.

Para warga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kepemilikan bangunan dan mempertanyakan dasar dan izin mendirikan bangunan di aset pemerintah Pantai Bebas Parapat. "Kita sudah menyampaikan hal ini kepada Bupati Simalungun ketika petemuan di Open Stage Parapat," kata Manik.

Manik mengatakan, para warga sangat keberatan adanya bangunan pribadi dilahan Pantai Bebas Parapat sesuai dengan Perda No.7 Tahun 1989 SK Bupati no. 475/12338/P.UMUM-1989.

"Kami mendukung pemerintah demi Pariwisata dan kami tidak setuju adanya pembangunan pribadi di lokasi Pantai Bebas, karena berdasarkan surat ganti rugi 1989 lokasi Pantai Bebas sudah menjadi milik pemerintah," ujar Manik.

Sebelumnya Bupati Simalungun, Kamis (26/11) ketika menghadiri reses DPR/MPR RI di Open Stage Parapat telah menyampaikan kepada warga, pihaknya akan mengecek keapsahan surat kepemilikan lahan dan meminta kepada Lurah Parapat untuk mengecek luas dan dasar pembangunan gedung tersebut."Pemerintah tidak pernah menjual aset itu, kalau itu benar-benar miliknya, kita tidak boleh usir masyarakat, karena pemerintah mengayomi masyarakat," ujar JR.

Sementara Lurah Parapat R Boru Sinaga mengatakan, bangunan yang berdiri sekitar Pantai Bebas Parapat bukan masuk ke dalam lahan aset Pemkab Simalungun dan Pendiri bangunan sudah mengantongi sertifikat tanah dari intansi terkait dan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (S12/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com