RDP KNPI Bersama DPRD Labusel Pertanyakan Penyaluran dan Perda CSR Perusahaan


254 view
RDP KNPI Bersama DPRD Labusel Pertanyakan Penyaluran dan Perda CSR Perusahaan
Ist
Mahasiswa bersama dengan KNPI Labuhan Batu Selatan (Labusel) melakukan aksi damai di gerbang kantor bupati Labusel Senin (05/07/2021).
Kotapinang (SIB)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pimpinan perusahaan-perusahaan industri perkebunan kelapa sawit, serta puluhan pengurus dan anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Labuhanbatu Selatan di Kantor DPRD Labusel Desa Sosopan Kotapinang, Rabu (7/7) siang.

RDP yang mempertanyakan penyaluran dan Perda CSR perusahaan ini dihadiri Ketua DPRD Ediy Parapat, wakil ketua Syahdian Purba, anggota Hajali Sagala, Jamal Harahap, Hj Laila Hanum, H Abdul Jubir Siregar SAg, Ir H Hefrin Harahap, Ayu Safitri, Arwi Winata, Kadisnaker Sutrisno, sejumlah pengurus dan anggota KNPI Labusel serta instansi terkait lainnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Labusel H Zainal Harahap, berdasarkan laporan dan temuan pengurus/anggota KNPI Labusel, masih banyak ditemukan perusahaan tidak transparan dalam penyaluran CSR (Corporate Social Responsibility), baik pelanggaran undang-undang terkait limbah yang tidak paham dalam pengelolaannya dengan baik.

Selain itu, banyak juga perusahaan mengangkut kelapa sawit dengan armada truk tidak menggunakan jaring pengaman dan kurangnya perhatian perusahaan terhadap infrastruktur jalan masyarakat yang rusak sehingga butuh perbaikan.

Demikian juga, kata H Zainal Harahap, DPRD Labusel juga menduga dan mengindikasikan adanya salah satu oknum pimpinan daerah dan pejabat, terkait mengbackup perusahaan bersikap tidak transparan menyalurkan kewajiban CSR.

Sebelumnya, Senin (5/7) massa yang menamakan diri Komite Nasional Pemuda Indonesia Labusel unjuk rasa di Kantor DPRD Labusel.

Massa KNPI Labusel itu menuntut dan mendesak DPRD segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang CSR perusahaan industri perkebunan kelapa sawit.

Menanggapi tuntutan massa pemda itu, wakil ketua DPRD Labusel H Zainal Harahap mengatakan Perda tentang CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit itu merupakan kelengkapan dan landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“DPRD Labusel sangat mendukung seluruh tuntutan massa KNPI tersebut untuk memenuhi amanah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai langkah yuridis dalam pembentukan peraturan undang-undang khususnya yang berlaku di Kabupaten Labusel. Nanti kita lihat apa hasil keputusan RDP dan pendapat fraksi-fraksi serta komisi-komisi di DPRD Labusel terhadap tuntutan diterbitkannya Perda CSR tersebut,” tegas H Zainal. (E3/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com