Sabtu, 20 Juli 2024

RDP Komisi 1 DPRD Simalungun dengan DPMPN Alot

Redaksi - Selasa, 07 Maret 2023 18:46 WIB
314 view
RDP Komisi 1 DPRD Simalungun dengan DPMPN Alot
Foto: SIB/Bambang J Sitanggang
RDP: Komisi 1 DPRD Simalungun ketika menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori dan panitia pemilihan nagori di ruang badan anggaran di Pamatang Raya, Senin (6/3) sore. 
Simalungun (SIB)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Simalungun dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori (DPMPN) dan panitia pemilihan nagori (pilpanag) berlangsung alot di ruang badan anggaran di Pamatang Raya, Senin (6/3) sore.

Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 Erwin Saragih didampingi Sekretaris Jarusdin Sinaga dan anggota yakni Bonauli Rajagukguk, Irwansyah Purba, Arifin Panjaitan dan Jonson Riduan Sinaga.

Hadir saat RDP Kadis PMPN Sarimuda Purba, Kabid Pemerintahan Nagori Lamhot Haloho dan perwakilan panitia pilpanag.

Rapat berlangsung alot dikarenakan perwakilan panitia pilpanag menuntut agar pihak DPMPN membayarkan biaya alat tulis kantor (ATK) yang telah mereka keluarkan, kemudian biaya rapat seperti makan, minum.

Ketua Pilpanag Nagori Pematang Purba Kecamatan Purba Lamhot Girsang saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhannya, dianya mengatakan bahwa mereka sejak dilantik tanggal 24 November tahun 2022 lalu, pihaknya sudah mendahulukan biaya-biaya rapat maupun biaya foto copy.

Jadi dalam pertemuan ini, "kami minta ketegasan kepada DPMPN untuk merealisasikan biaya yang sudah mereka keluarkan dan juga honor mereka," sebut Girsang.[br]


Usai perwakilan panitia pilpanag menyampaikan keluhannya, kemudian Kadis PMPN Sarimuda Purba menjelaskan bahwa untuk honor panitia pilpanag sudah mereka transfer ke rekening masing-masing camat.

"Silahkan panitia pilpanag koordinasi dengan camat terkait pengambilan honor para panitia," sebut Sarimuda.

Terkait untuk biaya ATK, perlu saya sampaikan bahwa pihaknya tidak ada melakukan transfer dalam bentuk uang ke panitia pilpanag, karena untuk biaya ATK sudah ditampung dalam DPA dinasnya dan pihaknya sudah mendistribusikan ATK tersebut kepada camat, sebut Sarimuda.

Usai mendengarkan keluhan dari panitia pilpanag dan penjelasan dari Kadis PMPN, Ketua Komisi 1 kemudian menyimpulkan hasil RDP yang dituangkan dalam berita acara sebanyak 7 point.

Adapun 7 point hasil berita acara RDP diantaranya honor panitia pilpanag sudah di transfer kepada masing-masing camat.

Untuk itu diminta kepada panitia pilpanag agar berkoordinasi dengan camat.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Simalungun serius untuk melaksanakan pemilihan kepala nagori serentak tahun 2023. Mengenai alat tulis kantor (ATK) panitia nagori sudah diserahkan oleh DPMPN kepada masing-masing camat.


MENGUNDURKAN DIRI
Sementara itu usai mendengarkan penjelasan dari Kadis PMPN bahwa biaya ATK maupun biaya rapat yang telah didahulukan oleh panitia pemilihan pangulu nagori (pilpanag) tidak bisa dibayarkan oleh dinas karena anggaran untuk ATK telah ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPN, sontak perwakilan panitia pilpanag yang hadir seperti Koko Simanjuntak dari Nagori Simpang Panei mengatakan bahwa secara pribadi dirinya akan mengundurkan diri sebagai panitia pilpanag, sebutnya.

Pernyataan pengunduran diri sebagai panitia pilpanag juga disampaikan Lamhot Girsang.

Menanggapi pernyataan dari perwakilan panitia pilpanag yang akan mengundurkan diri, Kadis PMPN Sarimuda Purba menyarankan agar panitia pilpanag tetap bekerja melanjutkan tahapan sesuai dengan petunjuk teknis pilpanag, sarannya. (D4/d)






Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Warga Dolokparriasan Minta APH Periksa Anggaran Ketapang Rp 163 Juta, DPMPN Simalungun: Laporkan Aja
Masa Kampanye Pilpanag Simalungun 3 Hari
Masa Kampanye Pilpanag Simalungun 3 Hari, DPMPN: Cerminkan Etika Berpolitik
Tiga Bulan Gaji Pangulu Simalungun Segera Cair
DPMPN Simalungun Terima 5 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pilpanag
DPMPN Simalungun Terima 5 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pilpanag
komentar
beritaTerbaru