Pematangsiantar (SIB)
Pengadaan mobil dinas Wali Kota Pematangsiantar seharga Rp 800 juta dan penerapan honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) jangan diskriminasi, dipertanyakan Tongam Pangaribuan SE MSi dan Ilhamsyah Sinaga, anggota Komisi I DPRD pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) di ruangan komisi, Senin (18/9), dengan tujuh pimpinan OPD di Sekretariat Pemko Pematangsiantar.
Tongam Pangaribuan mengutarakan, dia merasa heran, sebaik membaca salah satu media cetak, memberitakan mobil dinas baru wali kota. “Sepengetahuan saya, Komisi I DPRD (bidang hukum, pemerintahan) tidak ada merekomendasikan anggaran, untuk pengadaan mobil dinas wali kota”, tandas politisi Partai NasDem itu.
Sedangkan Ilhamsyah Sinaga mengkritik, sistem birokrasi eksekutif sangat sadis. Pihaknya memantau di lapangan, terkesan diskriminatif penerapan pemberian honor KPA. “Hanya di lingkungan kelurahan, kecamatan. Kenapa tidak disertakan di tingkat puluhan Puskesmas di Kota Pematangsiantar”, ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Dua topik pertanyaan tersebut jadi hangat digumuli anggota Komisi I DPRD di RDP dipimpin Andika Prayogi Sinaga, termasuk kenapa penyambutan kepulangan dari tanah suci rombongan jemaah haji dipidah dari Mesjid Raya ke halaman Kantor Wali Kota di Jalan Merdeka."Kenapa dipindah, sederet nama wali kota terdahulu, menyambut kepulangan rombongan jemaah haji, tetap di Mesjid Raya," sebut Ilhamsyah Sinaga.
Sementara itu, mengkondusifkan suasana RDP, anggota Komisi I DPRD, Bintar Saragih mencoba meluruskan materi anggaran pengadaan mobil dinas apakah di APBD tahun 2021 atau APBD tahun 2022. "Karena serahterima jabatan wali kota bulan Februari 2022," paparnya.
Menyikapi pengadaan anggaran mobil dinas wali kota, Amri Hasibuan, Kabag Umum Pemko Pematangsiantar menjelaskan, anggarannya sudah diplot di APBD tahun 2023 sebanyak Rp 1,20 miliar lebih."Sudah dianggarkan di APBD TA 2023," jelasnya seraya menambahkan sisanya digunakan ke sektor lain.
Komisi I DPRD kata Ilhamsyah Sinaga, Tongam Pangaribuan sepakat memperjuangkan secara organisatoris status RSU Djasamen Saragih pisah dari Dinas Kesehatan."Karena Dirutnya sudah dilantik," tegas Ilhamsyah Sinaga.(D1/c)
