RSUD Deliserdang Miliki Tunggakan Klaim Rp6,8 Miliar Penanganan Covid-19

* BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam Sebut Klaim Dispute Akan Disampaikan ke TPKD Pusat

117 view
RSUD Deliserdang Miliki Tunggakan Klaim Rp6,8 Miliar Penanganan Covid-19
Tribun Medan/Indra Gunawan
RSUD Deliserdang   
Lubukpakam (SIB)
Pihak RSUD Deliserdang memiliki tunggakan klaim sebesar Rp6,8 miliar dalam penanganan kasus Covid-19 terhadap BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam. Namun pihak BPJS itu menyatakan klaim dispute (ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan atas klaim) atas pengajuan dari RSUD Deliserdang.

"Sebesar Rp 6,8 miliar tunggakan klaim penanganan pasien Covid-19 RSUD Deliserdang tidak dapat dibayarkan. Klaim tersebut merupakan pelayanan yang diberikan pada bulan Juli 2021 sebanyak 152 kasus," kata Direktur RSUD Deliserdang melalui Kasubag Humas, Sri Rejeki kepada wartawan, Selasa (23/11).

Dijelaskan, sepanjang Januari 2021 sampai April 2021, jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 yang ditangani RSUD Deliserdang sebanyak 828 kasus, baik yang dirawat di ruangan rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit tersebut.

Untuk mengantisipasi peningkatan kasus setelah Lebaran 2021, maka rencana bertahap Pemkab Deliserdang membentuk perluasan rumah sakit. Yang telah dibahas dalam rapat satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Deliserdang pada tanggal 7 Mei yang lalu.

Disebut Sri, dalam rapat itu Tim Ahli menilai ketika ruang rawat menjadi masalah maka rumah sakit harus menambah ruang rawat inap, di mana hal itu berpengaruh kepada nilai kesiapan rumah sakit dalam menerima pasien terkonfirmasi Covid-19.

Menindaklanjuti hal tersebut, RSUD Deliserdang telah menambah ketersediaan jumlah tempat tidur yang ada. Namun pasien yang ingin mendapatkan pelayanan di RSUD Deliserdang masih belum mampu dilayani mengingat tingginya jumlah pasien yang ingin mendapatkan perawatan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemkab Deliserdang menyiapkan Taman Pramuka Cadika untuk digunakan dalam penanganan pasien terkonfirmasi Covid-19 sebagai perluasan RSUD Deliserdang, dan juga merupakan bagian dari RSUD Deliserdang.

Hal ini dilakukan, menurut Kasubag Humas RSUD Deliserdang itu, dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus setelah lebaran dan penggunaannya disesuaikan dengan dinamika kasus Covid-19 yang terjadi.

Sesuai dengan tugas pokok rumah sakit sebagai perpanjangan tangan Pemkab Deliserdang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, maka RSUD Deliserdang terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. RSUD Deliserdang terus mengalami laju penambahan kasus mulai bulan mei 2021 sampai September 2021.

"Namun untuk pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 bulan Juli 2021 tersebut, RSUD Deliserdang telah mengirimkan pengajuan melalui aplikasi E-Klaim dan VCLAIM milik BPJS Kesehatan. Tetapi klaim yang diajukan RSUD Deliserdang dinyatakan Klaim Dispute oleh BPJS Kesehatan dan terjadi ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam dengan RSUD Deliserdang atas klaim yang menyangkut administrasi terkait perluasan dan pengembangan Rumah Sakit dalam pelayanan. Sehingga berdampak terhadap pembayaran klaim pasien Covid-19," terangnya.

Walau demikian, pihak Sri Rezeki dari RSUD Deliserdang masih terus berupaya memperjuangkan agar klaim dapat dibayarkan. Karena RS telah melayani dan merawat pasien Covid-19 sesuai dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien tersebut. Dispute klaim pasien Covid-19 dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan atau pemerintah diharap segera diselesaikan.

"Jangan sampai hal ini membuat arus kas rumah sakit menjadi terganggu. Dampak klaim yang tidak terbayarkan juga akan sangat dirasakan tenaga kesehatan yang telah bertugas merawat pasien Covid-19," tutur Sri.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam melalui Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik, Ikhwal Maulana saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengajuan pihak RSUD Deliserdang sebesar Rp 6,8 miliar atas tunggakan klaim penanganan pasien Covid-19 dalam pelayanan yang diberikan pada Juli 2021 sebanyak 152 kasus dinyatakan klaim dispute.

"Benar bang dinyatakan klaim dispute. Bahwa sesuai surat Kemenko PMK Nomor : S.22/Menko/PMK/III/2020 Hal: Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan ditugaskan untuk melakukan verifikasi klaim dari FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) sesuai ketentuan," katanya.

Disebutnya bahwa klaim dispute apabila terdapat ketidaksesuaian atau terjadi ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit atas klaim yang menyangkut pelayanan atau tindakan klinis yang berdampak terhadap pembayaran klaim pelayanan pasien Covid-19.

"Terhadap klaim FKRTL yang statusnya dispute, maka akan disampaikan untuk diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Pusat dan berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Provinsi. Untuk pembayaran klaim Covid-19 sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kemenkes dan BPJS Kesehatan hanya mendapat penugasan dalam melakukan verifikasi klaim," terang Ikhwal. (C3/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com