RDP Bapem Perda DPRD Pematangsiantar

Ranperda P4GNPN dan RTRW Ditunda Masuk Prolegda Tahun 2021


209 view
Ranperda P4GNPN dan RTRW Ditunda Masuk Prolegda Tahun 2021
Foto SIB/Harryson Manurung
RDP : Suasana RDP (rapat dengar pendapat) Bapem Perda DPRD Pematangsiantar dipimpin Astronout Nainggolan (ketua) di ruangan Ragakom, Selasa (10/11) mendengar usulan 20 Ranperda masuk Prolegda Tahun 2021 oleh wali kota diwakili Kabag Hukum, Heri Oktarizal SH, dihadiri  Pimpinan OPD, berlangsung alot. Tercatat, 2 Ranperda ditunda masuk dalam Prolegda Tahun 2021. 
Pematangsiantar (SIB)
Ranperda P4GNPN dan Ranperda Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) diusulkan Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah ditunda masuk Prolegda (Program Legislasi Daerah)Tahun 2021 pada rapat dengar pendapat (RDP) Bapem (Badan Pembuatan) Perda dipimpin Astronout Nainggolan (ketua) di ruangan Ragakom, Selasa (10/11), dihadiri pimpinan OPD terkait.

RDP Bapem Perda DPRD Pematangsiantar sampai saat berita ini dikirim ke redaksi, sudah menyetujui 7 dari 20 Ranperda diusulkan wali kota. Ke-7 Ranperda tersebut antara lain; R-APBD Tahun 2021, Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, P-APBD Tahun 2021, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan atas Perda tentang Retribusi Daerah, Perubahan atas Perda tentang Pajak Daerah dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rapat dengar pendapat mendengar uraian 20 Ranperda diusulkan wali kota melalui Kabag Hukum Pemko Pematangsiantar, Heri Oktarizal SH untuk masuk dalam Prolegda Tahun 2021. Sebelum RDP diskors pukul 12.15 WIB, RDP Bapem Perda DPRD sudah menyetujui 7 Ranperda masuk Prolegda.

Sementara Ranperda P4GNPN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekurser Narkotika) yang dibacakan Yusri E Damanik staf Kesbangpol, tidak dapat diterima, karena materi draf belum lengkap termasuk naskah akademik.

Anggota Bapem Perda DPRD, Suandi Apohman Sinaga SH, Bintar Saragih, Boy Iskandar Warongan SSos MSP, Metro Bodyart Hutagaol SH dan Jani Apohan Saragih SH mengkritisi materi draf Ranperda tersebut, karena belum sempurna, diusulkan masuk Prolegda.

Sedangkan Ranperda tentang revisi RTRW dibacakan Hamam Sholeh Plt Kepala Bappeda, juga ditunda masuk Prolegda. Anggota Bapem Perda DPRD, Ir Daud Simanjuntak MM mengkritisi kinerja eksekutif menuntaskan revisi Perda RTRW yang disebutnya sudah bertahun-tahun. “Proses revisi Perda RTRW sudah 4 tahun,” ungkap Daud Simanjuntak ketika dikonfirmasi SIB, setelah RDP diskors.

Suasana RDP Bapem Perda DPRD dihadiri sejumlah Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait pengusulan 20 Ranperda tersebut, berlangsung alot, karena kritisnya tanggapan dan analisa dari berbagai aspek hukum dan sosial oleh anggota Bapem Perda DPRD, menyiasati konsepsi draf Ranperda dimaksud.

Pematangan konsultasi peserta RDP menyikapi materi 13 draf Ranperda pasca skors menurut pantauan SIB diperkirakan akan berlangsung sampai petang hari. Ketua Bapem Perda DPRD, Astronout Nainggolan dimintai komentarnya, belum menjamin 13 Ranperda tuntas masuk Prolegda.”Kita lihat aja,” tegasnya nada singkat. (S02/f)

Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com