Ratusan Ribu Warga Labuhanbatu Terancam Tidak Bisa Gunakan HP dan Internet


266 view
Ratusan Ribu Warga Labuhanbatu Terancam Tidak Bisa Gunakan HP dan Internet
(Foto: Dok/Diskominfo)
TINJAU TOWER: Kabid Penegakan Perda Satpol PP Pemkab Labuhanbatu Perjuangan Hasibuan SSTP bersama pejabat Dinas Kominfo dan Dinas PUPR, meninjau menara tower telekomunikasi yang diduga tidak memiliki izin di Kecamatan Panai Hulu, Rabu (6/4). 

Rantauprapat (SIB)

Ratusan ribu warga Kabupaten Labuhanbatu terancam tidak bisa menggunakan telepon seluler/handphone (HP). Internet dan transaksi elektronik perbankan akan lumpuh.


Masalah besar itu bisa terjadi jika pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mematikan atau merubuhkan belasan tower telekomunikasi di Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan (Rantauprapat, ibukota Kabupaten Labuhanbatu), serta di Kecamatan Pangkatan dan Panai Hulu yang tidak sesuai peraturan daerah.


Empat kecamatan tersebut menjadi sasaran Pemkab Labuhanbatu untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu, terkait pendirian tower telekomunikasi.


Tim Pemkab telah melakukan penyisiran di Kecamatan Pangkatan dan Panai Hulu, Rabu (6/4). Penyisiran dilanjutkan di Rantauprapat, Kamis (7/4).


"Dari data yang terhimpun ada tujuh titik menara tower telekomunikasi yang tidak memiliki izin (di Rantauprapat). Dua di Kecamatan Rantau Utara dan lima di Rantau Selatan. Ini akan diberikan sanksi berbentuk teguran dan kemudian tindakan dari Pemkab Labuhanbatu," kata Kepala Bidang TI Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diwakili kepala seksi Dedi Murizal.


Dua tower telekomunikasi di Rantau Utara berada di Lingkungan Parlayuan Kelurahan Pulopadang dan di Jalan Manaf Lubis Kelurahan Sirandorung.


Sedangkan di Kecamatan Rantau Selatan terdapat di Lingkungan Bandarrejo Kelurahan Ujungbandar, di Puja Karya Lingkungan Rejo Mulyo ll, di Jalan Masjid Sukron Kelurahan Bakaranbatu, di Jalan HM Said Kelurahan Pardamean dan di Kali Bening Kelurahan Sidorejo.


Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Pemkab Labuhanbatu, Perjuangan Hasibuan SSTP menyebutkan Perda harus ditegakkan. Penegakan akan terus dilakukan, diawali dari himbauan dan kemudian teguran.


"Jika tidak diindahkan, kita akan tindak sesuai peraturan," tegas Perjuangan.


Dia menjelaskan, dalam penegakan Perda dimaksud agar perusahaan pemilik menara tower mematuhi peraturan yang ditetapkan Pemkab Labuhanbatu, baik itu izin maupun pajak yang selama ini tidak dipenuhi rekanan tower. Namun ia tidak menyebut rekanan perusahaan tower yang melanggar Perda RTRW.


Penelusuran tower yang diduga tidak berizin berdiri di Rantau Utara, Satpol PP melibatkan pejabat Dinas Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Camat Rantau Utara Napsir Rambe, Lurah Pulopadang Hakim Dalimunthe dan staf kantor camat Rantau Selatan.


Sebelumnya, pada penyisiran tower tak berizin di Panai Hulu, Kepala Bidang IT Diskominfo Labuhanbatu Ahmad Fadly Rangkuti, mengatakan dari hasil penelusuran di lapangan, terdapat beberapa titik menara tower yang tidak memiliki Izin.


Katanya, Pemkab akan memberikan teguran dan sanksi kepada rekanan tower yang tidak berizin.


“Pada 2 kecamatan yang kita telusuri, untuk Pangkatan ada 1 titik kita berikan teguran dan telah membongkar tower tersebut pada Februari lalu. Sementara di Desa Jawijawi Panai Hulu ada 3 titik tower, 2 aktif dan 1 tidak aktif lagi.


Berdasarkan data, tower ini telah melanggar RTRW dan akan diberikan sanksi,” kata Fadly.


Sementara, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Labuhanbatu Herna Purba menjelaskan, berdasarkan data dan ketentuan, terdapat beberapa titik tower berdiri tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan telah melanggar peraturan daerah. (E5/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com