Ratusan Warga Unjuk Rasa Minta Pilkades 3 Desa di Dairi Ditunda

* Dewan Perintahkan Kadis Dispemdes dan Kabag Hukum Cari Regulasi

173 view
Ratusan Warga Unjuk Rasa Minta Pilkades 3 Desa di Dairi Ditunda
(Foto: SIB/Tulus Tarihoran)
UNJUK RASA: Ratusan warga berunjuk rasa meminta Pilkades Lau Bagot, Lau Sireme dan Pegagan Julu VI ditunda, Senin (22/11) di depan Kantor DPRD Dairi. DIALOG: Wakil Ketua DPRD Dairi Alvensius Tondang dan anggota DPRD lainnya berdialog bersama perwakilan pengunjuk rasa yang meminta Pilkades 3 desa ditunda, Senin (22/11) di ruang Komisi 1 DPRD Dairi. 
Sidikalang (SIB)
Ratusan warga gelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Dairi dan Kantor Bupati minta Pilkades Lau Bagot, Pegagan Julu VI dan Desa Lau Sireme ditunda, Senin (22/11).

Di depan kantor DPRD, massa menyuarakan Pilkades serentak ditunda di 3 desa. Agar DPRD ikut menyuarakan dan mendorong Pemerintah Kabupaten Dairi melalui panitia kabupaten menunda pelaksanaan Pilkades Lau Bagot, Pegagan Julu VI dan Desa Lau Sireme ditunda.

Koordinator Aksi, Robinson Simbolon mengatakan, unjuk rasa dilakukan adanya penjoliman kepada bakal calon kepala desa yang merupakan petahana yaitu Janiriduan Bakaran dari Pegagan Julu VI, Sampe Bangun dari Desa Lau Bagot dan Bilmar Sagala dari Desa Lau Sireme.

Simbolon menuding Badan Permusyaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) diduga konspirasi untuk membatalkan petahana untuk maju kembali. "BPD dan P2KD di 3 desa berkonspirasi menjegal petahana, agar tidak lolos sebagai calon kepala desa. Hal itu menghilangkan hak petahana, untuk dipilih kembali," ucapnya.

P2KD merupakan pelaksana tahapan Pilkades tidak menaati Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perbup No. 47 Tahun 2020 dan Perbup No. 21 Tahun 2021, sebagai regulasi tahapan Pilkades.

Kemudian, kata Robinson, konspirasi yang dilakukan BPD dan P2KD diduga juga turut didukung oleh panitia kabupaten. Pasalnya, persoalan sudah beberapa kali disampaikan, tetapi tidak ada solusi kongkrit dari panitia kabupaten.

"Penundaan Pilkades di 3 desa harus tuntas, karena tahapan pilkades tetap berjalan, hingga pemungutan suara pada Kamis (25/11)," ucapnya.

Kemudian, mereka meminta bupati melalui panitia kabupaten, menunda pendistribusian logistik Pilkades ke 3 desa. Massa ditemui beberapa Wakil Ketua DPRD Dairi, Alvensius Tondang, Wanseptember Situmorang, dan anggota Carles Tamba, Hendra Tambunan. Anggota dewan meminta agar persoalan di 3 desa dibahas di dalam ruangan.

Dialog dilakukan di ruangan Komisi I DPRD yang dihadiri perwakilan massa dari masing- masing desa, Kepala Dispemdes Dairi, Junihardi Siregar, Kabag Hukum, Jon Henry Panjaitan dan Assiten 1 Setda Kabupaten Dairi, Jonny Hutasoit. Masing-masing perwakilan menyampaikan kronologi agar Pilkades 3 desa ditunda, karena P2KD melanggar regulasi.

Pada kesempatan itu, Alvensius Tondang dan sejumlah anggota dewan memerintahkan Kepala Dispemdes, Junihardi Siregar dan Kabag Hukum, Jon Henry Panjaitan, mencarikan regulasi penundaan Pilkades 3 desa.

"Kami merekomendasikan agar dicarikan regulasi penundaan Pilkades 3 desa. Harus ada hasil pada pukul 15.00 WIB setelah diskors makan siang, sehingga ada keputusan yang dipegang oleh warga yang unjuk rasa," ucap Alvensius.

Junihardi Siregar dan Jon Henry Panjaitan mengatakan, ada kemungkinan Pilkades ditunda, apabila calon kurang dari satu orang. Tetapi ketika alasan lain, itu ranah menteri. Bupati hanya memberikan usulan penundaan, tetapi keputusan terakhir pada menteri.

Usai dialog diskors, massa berjalan ke depan Kantor Bupati Dairi, meminta bupati menerima aspirasi rakyat, untuk menunda Pilkades 3 desa. Kurang lebih 1 jam berorasi, tidak satupun pejabat Pemkab Dairi yang menemui massa.

Hingga berita ini dikirimkan, massa tetap melakukan orasi di depan gedung dewan. Karena janji anggota DPRD, untuk mencabut skors dan putusan penundaan Pilkades 3 desa pada pukul 15.00 WIB, tidak terealisasi. Massa mengancam malam ini tidur di kantor dewan atau kantor bupati. "Anggota dewan pengecut, tidak menepati janji," ucap mereka. (B3/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com