Ratusan Warga dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL Gelar Aksi ke DPRD dan Kantor Bupati Taput


536 view
Ratusan Warga dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL Gelar Aksi ke DPRD dan Kantor Bupati Taput
(Foto: SIB/Bongsu Batara Sitompul)
Ratusan masyarakat dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL saat melakukan aksi di Kantor DPRD Tapanuli Utara.

Tapanuli Utara (SIB)

Ratusan masyarakat dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menggelar aksi di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapanuli Utara, Rabu (7/7).


Petugas dari personel Polres Taput, Satpol PP dan Kodim 0210/TU melakukan penjagaan keamanan di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Taput.


Kabag Ops Polres Taput Kompol H Sihombing menegaskan, supaya masyarakat yang melakukan aksi tetap mematuhi protokol kesehatan.


Dalam orasinya, Sekretaris Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, Jhon Toni Tarihoran meminta supaya DPRD Taput mendengarkan aspirasi masyarakat.


"Tuntutan kami supaya TPL ditutup. Hentikan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tano Batak, cabut izin konsesi PT TPL dari Tano Batak, wujudkan reforma agraria sejati dan kembalikan tanah-tanah adat kepada masyarakat," ujarnya.


Selain itu, koordinator aksi Jonris Simanjuntak juga menyuarakan, lindungi kemenyan sebagai tanaman endemik, hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat, selamatkan Tano Batak dari limbah perusahaan yang merusak lingkungan Danau Toba.


"Selamatkan hutan Tano Batak dari aktivitas penggundulan hutan dan Pemerintah Kabupaten dan DPRD segera membuat rekomendasi penutupan PT TPL kepada Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.


Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan bersama sejumlah anggota Royal Simanjuntak, Ombun Simanjuntak, Dapot Hutabarat, Maradona Simanjuntak, Mauliate Sitompul, Sondang Simaremare dan Mangoloi Pardede langsung menjumpai masyarakat yang melakukan aksi di halaman DPRD Taput.


Ketua DPRD Taput, Poltak Pakpahan di kesempatan itu menyampaikan, aspirasi dari masyarakat selalu ditampung.


"Aspirasi masyarakat akan selalu kita dengar. Secepatnya, Komisi C DPRD Taput berangkat ke Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Medan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini," jelasnya.


Usai melakukan aksi di kantor DPRD, rombongan massa melakukan aksi lagi di Kantor Bupati Tapanuli Utara.

Dalam aksinya di kantor Bupati Taput, rombongan massa diterima Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Indra Simaremare.


Dalam tuntutannya, masyarakat meminta supaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membuat rekomendasi penutupan PT TPL kepada Presiden Republik Indonesia.


Di kesempatan itu, Sekda Taput Indra Simaremare yang didampingi Kadis Satpol PP Rudi Sitorus, Kadis Lingkungan Hidup Heber Tambunan dan Kaban Kesbang Limnas Hendrik Taruna Surbakti menyampaikan, pihaknya sudah mendapat surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi keberadaan PT TPL.


"Ada aturan, ketentuan dan mekanisme harus tetap kita jalankan. Kita tunggulah nanti hasil evaluasinya. Aspirasi selalu kita dengarkan. Aspirasi ini pasti akan kita sampaikan ke Bupati Taput," ungkapnya.


Di kesempatan lain, Direktur TPL Jandres Silalahi dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa TPL terus mengambil pendekatan holistik untuk konservasi hutan alam dengan melakukan penilaian Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) pada setiap daerah baru yang ditargetkan untuk pengembangan.


"Perusahaan tidak akan melakukan pengembangan terhadap daerah yang masuk kategori HCS dan HCV yang dalam hal ini adalah kawasan hutan lindung. Dari total gross luas pengelolaan hutan yang mencapai 167.912 hektare perusahaan hanya mengalokasi sebanyak 70.074 hektare (42%) untuk tanaman pokok atau tanaman produksi, sementara sisanya seluas 55.316 hektare (33%) dialokasikan untuk tanaman kehidupan dan 42,522 (25%) sebagai kawasan lindung," jelasnya.


Ia menjelaskan, dari 10 klaim lahan yang telah didaftarkan di KLHK TPL bersama-sama dengan tokoh pemerintah dan masyarakat setempat, telah berhasil menyelesaikan 9 dari klaim tersebut melalui program kemitraan baik berupa tanaman kehidupan maupun tumpang sari (intercrop).


"Pendekatan kemitraan itu merupakan solusi terbaik karena terbukti memberi manfaat yang berkelanjutan dan pasti, khususnya buat masyarakat, pemerintah setempat maupun negara.TPL juga konsisten mengalokasikan dana untuk Community Development (CD)/Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 1% dari pendapatan bersih," paparnya.


Ia menerangkan, dana tersebut dialokasikan untuk pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Dana CD/CSR digunakan untuk pendidikan dan budaya, investasi sosial dan kemitraan.


Lebih lanjut ia menerangkan, PT TPL menghormati dan menghargai aksi damai yang dilakukan warga di depan kantor DPRD Kabupaten Taput dan kantor bupati, meski di tengah pandemi Covid-19.


"Semoga tidak memberikan pengaruh dalam penyebaran virus Covid-19," ujarnya. (F3/F4/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:TPL
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com