Terungkap Dalam Sosper Anggota DPRD

Rumah Sudah Ditempel Stiker Warga Miskin, Tapi Bantuan Tidak Kunjung Datang


182 view
Rumah Sudah Ditempel Stiker Warga Miskin, Tapi Bantuan Tidak Kunjung Datang
Foto SIB/Dok Fraksi Demokrat DPRD Medan
FOTO BERSAMA: Anggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong foto bersama warga masyarakat Medan Denai, usai menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Minggu (14/8) di Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai. 

Medan (SIB)

Anggota DPRD Medan Fraksi P Demokrat Dodi Robert Simangunsong menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Minggu (14/8) di Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai. Turut hadir Fairuddin Mazrul mewakii Camat Medan Denai, Deddy Irwanto Pardede dari Dinas Sosial (Kordinator PKH) Kota Medan dan Darmasnyah Sinaga dari kelurahan.


Salah seorang warga, P Lubis (50) mengungkapkan, keluarganya sudah terdaftar sebagai warga kurang mampu. Setelah melalui pendataan, rumahnya dipasang stiker bertuliskan warga kurang mampu. Tapi setelah setahun menunggu, bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin tidak kunjung diterimanya.


“Rumah saya sudah ditempelkan stiker bertuliskan warga miskin tapi bantuan tidak kunjung datang. Peserta Sosper ini juga pasti ada mengalami hal sama dengan saya, mohon penjelasan dari pihak Dinas Sosial Pemko Medan,” ucapnya.


Deddy Irwanto Pardede menerangkan bahwa jumlah warga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada 195.000, sedangkan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 41.525 orang, sehingga masih tinggal 153.475 orang. Kemudian ada lagi program dari pemerintah pusat namanya Bantuan Sosial Sembako (BSS).


“Penerima BSS sekarang ada 89.000 orang yang diterima dengan uang tunai melalui Kantor Pos. Jadi masih banyak lagi keluarga kurang mampu yang sudah terdaftar tapi belum mendapat bantuan, kita bersabar saja masih banyak antreannya,” terang Deddy Irwanto.


Menurut Dedy, dalam Perda Penanggulangan Kemiskinan pada pasal 9 disebutkan, masyarakat miskin dan kurang mampu mendapat bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, modal usaha, pelatihan, rasa aman dan lainnya. Kemudian tertuang di pasal 11, calon penerima bantuan itu harus tertib administrasi sesuai hukum yang berlaku. Artinya, administrasi kependudukannya lengkap.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com