Sekjen Kementerian LHK RI

Sasaran Pemulihan Ekonomi adalah Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan


184 view
Sasaran Pemulihan Ekonomi adalah Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan
Foto: SIB/Armentoni Munthe
BERIKAN ARAHAN: Sekretaris Jenderal Kementerian LHK RI Dr Ir Bambang Henroyono MM, saat menyampaikan arahannya pada acara Bimbingan Tehnis (Bimtek) terkait pengelolaan usaha ekonomi produktif, bagi masyarakat kelompok tani yang tinggal di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), di Gurah Desa Ketambe Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, Senin 16 Mei 2022. 

Kutacane (SIB)

Dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, yang menjadi sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.


Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK RI Dr Ir Bambang Henroyono MM, pada acara Bimbingan Tehnis (Bimtek) terkait pengelolaan usaha ekonomi produktif, bagi masyarakat kelompok tani yang tinggal di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), di Gurah Desa Ketambe Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (16/5).


Dikatakannya, sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional tersebut, pihak kementerian telah merealisasikan rencana dan kebijakan pemerintah pada sektor ril, dengan memegang prinsip kepastian kawasan, kepastian hukum dan kepastian berusaha demi tercapainya sasaran.


Bambang juga menyebutkan, ada empat pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mendukung terciptanya aktivitas perekonomian. Kawasan hutan dapat dikelola dengan cara pemanfaatan seperti jasa lingkungan wisata alam, IUPHHK dan IUPHHBK. Kemudian dengan cara perubahan peruntukan seperti TORA, tukar menukar kawasan hutan untuk infrastruktur nasional.


Kawasan hutan juga dapat dikelola bersama masyarakat, seperti program perhutanan sosial, dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau dengan tujuan khusus seperti penelitian. Terakhir adalah penggunaan izin pinjam pakai untuk jalan, migas, geothermal dan lain sebagainya, kata Bambang.


Anggota Komisi IV DPR RI, HM Salim Fakhry SE MM dalam sambutanya mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan kementerian terkait pengelolaan TNGL, termasuk dukungan dari sisi anggaran, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama dan semua pihak, ujarnya.


Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tenggara Buhari dalam sambutannya, meminta kepada pihak Kementerian agar secepatnya merealisasikan jalan tembus Muara Setulen Gelombang Subulussalam.


Dengan dibukanya jalan alternatif tersebut, jarak tempuh Aceh Tenggara - Subulussalam semakin dekat, selama ini untuk menuju kabupaten tetangga itu harus melalui wilayah Sumatera Utara melewati beberapa Kabupaten.


Kemudian jalan tembus Aceh Tenggara Bukit Lawang Bahorok Langkat segera di buka, karena jarak tempuhnya cukup dekat hanya sekitar 3 jam saja, kalau masyarakat mau menjual hasil bumi ke Medan ongkosnya lebih sedikit, dan sampainya lebih cepat dibanding rute yang sekarang menempuh waktu sampai 7 jam.


Wabub juga meminta agar Kantor BBTNGL dikembalikan ke Aceh Tenggara, sehingga mempermudah mengawasi TNGL karena sebagian besarnya wilayah TNGL itu berada di kabupaten Aceh Tenggara, ungkapnya.


Dalam kegiatan Bimtek yang digelar pihak kementerian tersebut, juga digelar penanaman pohon penghijauan di sekitar lokasi dan dialog dengan pihak kementerian.


Hadir dalam kegiatan tersebut, selain Sekjen KLHK, Anggota Komisi IV DPR RI Wabup dan Sekdakab, juga hadir, Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi (PKK), pihak BBTNGL, para unsur Forkopimda Agara, Kelompok tani hutan konservasi dan sejumlah undangan lainnya. (B6/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com