Sekretaris FPD DPRD SU Tolak Rencana Pemerintah Berlakukan PPN Sembako

* Dipastikan Akan “Merontokkan” Perekonomian Masyarakat di Tengah Covid-19

125 view
Sekretaris FPD DPRD SU Tolak Rencana Pemerintah Berlakukan PPN Sembako
Foto Dok
Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM
Medan (SIB)
Sekretaris FP Demokrat DPRD Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM menolak rencana pemerintah memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Sembako (Sembilan Bahan Pokok), karena dipastikan akan "merontokkan" perekonomian masyarakat di saat sedang terpuruk menghadapi pandemi Covid-19.

"Semua pihak harus secara tegas menolak kebijakan pemerintah memberlakukan pajak yang baru itu, karena sangat membebani rakyat. Apalagi diketahui di masa Covid-19 ini, daya beli masyarakat sedang tersungkur," tegas Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Jumat (11/6) di DPRD Sumut.

Begitu juga kondisi perekonomian rakyat, tambah Sekretaris Komisi D ini, masih terlihat megap-megap, ditambah pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat, pendapatan rumah tangga menurun, sehingga kebijakan pemberlakuan pajak Sembako ini terkesan hanya untuk melahirkan penderitaan rakyat.

"Jadi rencana pengenaan pajak Sembako yang diatur dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ini, sebaiknya dikawal ketat oleh wakil kita di DPR RI, jangan sampai lolos dan disahkan menjadi Undang-undang, karena efeknya akan bertambah hancur ekonomi rakyat," tegas Parlaungan.

Seperti diketahui, ujar anggota dewan Dapil Medan ini, Sembako merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan ada 13 kategori yang nantinya akan dikenai PPN, antara lain, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi.

"Kita ingatkan pemerintah agar tidak sembarangan memberikan tarif PPN untuk barang pokok seperti Sembako, karena dipastikan akan mendapat perlawanan atau aksi protes dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang sudah sangat terpuruk ekonominya di masa pandemi Covid-19 ini," tegas Ketua DPD AKLI Sumut ini .

Parlaungan juga membantah penjelasan pemerintah, bahwa pemberian tarif PPN Sembako ini dirancang sebagai program pemulihan ekonomi. "Yang pasti kebijakan tersebut betul-betul akan membunuh ekonomi masyarakat, sehingga perlu ditolak oleh DPR RI," tandasnya.(A4/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com