Tebingtinggi (SIB)
Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasional Demokrat (NasDem) Tebingtinggi mulai tidak solid. Hal ini diperkuat dengan beredarnya surat Sekretaris dan Bendahara DPD NasDem Tebingtinggi yang dikirim ke DPW NasDem Provinsi Sumatera Utara terkait evaluasi kepemimpinan kepengurusan DPD Partai NasDem Kota Tebingtinggi.
Informasi yang diperoleh SIB, surat yang berisikan permohonan evaluasi kepemimpinan kepengurusan DPD NasDem tersebut juga mendapat dukungan dari 4 anggota DPRD Tebingtinggi dari partai NasDem tertanggal 13 September 2021.
Saat dikonfirmasi SIB, Minggu (23/1), anggota DPRD Tebingtinggi dari Partai NasDem yang juga Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Politik DPD NasDem, Jonner Sitinjak membenarkan adanya surat permintaan evaluasi kepemimpinan kepengurusan DPD NasDem yang dikirim Sekretaris dan Bendahara.
"Surat tersebut ditandatangani Hendry Rivai selaku sekretaris dan Sahmenan yang telah diterima DPW NasDem Sumut dan mendapatkan dukungan dari 3 rekan lain yang ada di DPRD Tebingtinggi yakni, Abdul Rahman, Muhammad Doni Damanik, Muhammad Azwar," ucapnya.
Dijelaskan, ada 13 alasan dalam surat tersebut sehingga menguatkan kepemimpinan kepengurusan DPD NasDem Tebingtinggi yang diketuai Oki Doni Siregar sudah pantas dievaluasi karena kerap membuat manajemen konflik atau kegaduhan antara pengurus dan kader.
Adapun 13 poin alasan dilakukan evaluasi kepemimpinan kepengurusan DPD NasDem Tebingtinggi yakni, tidak menjalin komunikasi dan diskusi dengan sekretaris dan bendahara, malah menciptakan manajemen konflik sehingga timbul saling mencurigai, SK Ketua DPP tentang Kepengurusan DPD NasDem Tebingtinggi hingga saat ini belum diterima, padahal informasinya sudah diterima DPD.
Bantuan keuangan dari Pemko Tebingtinggi berdasarkan perolehan suara pada Pileg 2019 dan iuran anggota DPRD tidak jelas penggunaannya, Sekretariat DPD tidak ada, apabila kader partai DPRD melakukan layanan ke masyarakat dan melakukan fungsinya sebagai legislator, budgeting dan supervisor akan menimbulkan persepsi untuk menurunkan elektabilitas kepemimpinan partai.
Pengurus Anak Cabang ada 5 namun yang ada kegiatan hanya Kecamatan Padang Hilir, Jabatan Wakil Wali Kota Tebingtinggi seharusnya menjadi simbol integritas tapi sebaliknya, rapat koordinasi dan sinkronisasi tidak pernah dilakukan, masa pademi Covid-19 menjadi momentum untuk mengaktualisasi dan menyusun strategi partai dalam rangka persiapan Pemilu 2024.
Kepemimpinan saat ini tidak memiliki visi dan misi , poin terakhir, asumsi pemerhati partai bahwa keberhasilan Pileg 2019 bukan karena kinerja kepemimpinan.
Menurut Jonner, dari 13 poin alasan yang dikirim ke DPW merupakan kenyataan bahwa kepengurusan partai NasDem di Tebingtinggi tidak lagi sejalan dan sepantasnya dievaluasi.
"Jika kepemimpinan gagal dalam merangkul pengurus maupun kader, sudah seharusnya diganti," ujarnya.
Selain dari 13 alasan evaluasi, Jonner Sitinjak juga mengatakan, Pimpinan DPD NasDem Tebingtinggi juga tidak mengindahkan surat DPW NasDem Sumut Nomor : 089/ SLI / DPW- NasDem/ SU//XI/ 2021 tanggal 11 November 2021 yang isinya bahwa Ketua DPD Kab/ Kota Provinsi Sumatera Utara mengajukan perubahan SK DPD dan DPC berdasarkan PP 01 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Partai NasDem dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
"Jika Ketua DPD NasDem Tebingtinggi, Ir Oki Doni Siregar MM mengajukan perubahan SK tersebut tanpa melakukan rapat Dewan Pimpinan Daerah maka hal tersebut melanggar pasal 22 dan pasal 40 AD/ ART Partai NasDem hasil Kongres Tahun 2019," ungkapnya.
Jonner berharap, Pengurus DPD NasDem Tebingtinggi bisa lebih fokus dalam pencapaian kemenangan pada Pemilu 2024 dan menjalankan roda partai sebagaimana diatur pada AD ART NasDem.
Sementara itu, Muhammad Azwar saat dikonfirmasi terkait penilaian terhadap kinerja pimpinan DPD NasDem, dia menjawab tidak bisa berkomentar panjang. “Di NasDem saya hanya pengurus Kecamatan Padang Hilir”, katanya.
Terkait surat evaluasi tersebut, Sekretaris DPD NasDem Tebingtinggi, Hendry Rivai saat dikonfirmasi mengatakan tidak ada mengirim surat ke DPW NasDem Sumut, tetapi mengetahui adanya surat yang ditandatangani dirinya dan Bendahara DPD beredar.
"Sudah beredar surat itu, tapi saya merasa tidak ada membuatnya," tutupnya. (BR3/c)
