Serahkan 1.000 Sertifikat Tanah kepada Masyarakat Sergai, Bupati : Manfaatkan Sebaik Mungkin


137 view
Serahkan 1.000 Sertifikat Tanah kepada Masyarakat Sergai, Bupati : Manfaatkan Sebaik Mungkin
Foto Dok/Diskominfo Sergai
SERAHKAN SERTIFIKAT : Bupati Sergai H Darma Wijaya didampingi Kakanwil BPN Sumut Dadang Suhendi saat menyerahkan sertipikat tanah secara simbolis kepada perwakilan warga, Rabu (22/9) di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati, Seirampah.
Sergai (SIB)
Bupati Serdangbedagai (Sergai), H Darma Wijaya menyerahkan 1.000 sertipikat tanah kepada masyarakat yang tinggal di daerah itu. Penyerahan sertipikat dilakukan secara simbolis kepada 25 warga yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Seirampah, Perbaungan, Seibamban dan Kecamatan Tanjungberingin.

Dalam sambutannya, Darma Wijaya mengatakan, penyerahan sertipikat tanah ini sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan konflik tanah di Bumi Pertiwi ini segera terselesaikan.

"Manfaatkan sertipikat tanah ini sebaik mungkin. Jangan disia-siakan atau dialihkan. Ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat," ungkap Bupati usai acara penyerahan sertipikat redistribusi tanah objek reforma agraria tahun 2021, Rabu (22/9), di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati, Seirampah.

Lebih lanjut Darma Wijaya menyatakan, Serdangbedagai sejatinya merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten induk Deliserdang sejak tahun 2004 dan sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan.

"Wilayah Sergai luasnya kurang lebih 1.900 kilometer persegi. Sebagian wilayahnya merupakan perkebunan, baik itu perkebunan swasta maupun milik negara (PTPN). Daerah ini dikelilingi dengan perkebunan, dan persoalan agraria kerap terjadi di sini," jelasnya.

Namun, dengan hadirnya program penerbitan sertipikat tanah secara gratis ini di tengah masyarakat, Darma Wijaya meyakini, konflik agraria tidak akan terjadi lagi dan masyarakat memiliki alas hak atas tanahnya yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi modal usaha.

"Bapak/Ibu penerima sertipikat tanah, bersyukurlah karena bisa dikeluarkan surat tanahnya secara gratis. Sertipikat ini dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha. Manfaatkan sebaik mungkin," tandasnya.

Hal senada juga diutarakan Kakanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi. Ia berharap agar para pemilik sertipikat tanah dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jika diperlukan, sertipikat ini mampu mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Saya akui, Sergai ini cukup cepat menyelesaikan target penerbitan sertipikat tanah. Ini semua tentunya berkat dukungan dan arahan Bapak Bupati dan jajaran Pemkab Sergai," ungkapnya.

Dadang pun menargetkan, di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Sumatera Utara, khususnya di Serdangbedagai sudah harus tersertipikasi. Baik itu milik masyarakat, aset Pemerintah, aset BUMD dan lainnya.

"Penertiban aset rakyat, aset pemerintah serta aset badan usaha ini berkat dukungan negara dan pemerintah. Kita targetkan tahun depan akan lebih banyak lagi bidang tanah yang sudah tersertipikasi," bebernya.

Turut hadir pada kegiatan itu, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, Agus Tripriyono, Kakanwil BPN Sumatera Utara, Dadang Suhendi, Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang, Kepala BPN Sergai, Joko Sutari dan sejumlah warga penerima sertifikat tanah.

Sebelumnya, secara virtual, Presiden RI Joko Widodo menjelaskan, pembagian 1.000 sertipikat tanah kepada masyarakat Serdangbedagai ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut bahwa masalah agraria masih terus berlanjut, sehingga Kementerian Agraria/Kepala BPN dianggap perlu untuk melakukan suatu terobosan melalui gugus tugas agraria.

"Saya tidak ingin konflik agraria terus berlanjut. Begitu juga masyarakat dan badan usaha yang harus memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Untuk itu, hari ini saya serahkan 124 ribu sertipikat tanah yang tersebar di 26 provinsi dan 120 kabupaten/kota," jelas Presiden.

Penerbitan sertipikat ini, kata Joko Widodo, berasal dari tanah negara penyelesaian konflik dan kawasan hutan.

"Negara hadir dan berkomitmen untuk mengurai konflik agraria. Jajaran Polri diminta memberangus mafia tanah dan tegakkan hukum secara tegas. Tanah yang digarap juga diminta bermanfaat dengan menumbuhkan usaha melalui sertipikat ini. Kemudian, jajaran Kementerian terkait juga diminta untuk memberikan bantuan berupa pelatihan, pemberian bantuan bibit, pupuk dan lain sebagainya," katanya. (C4/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com