Sesuai Fakta Saksi Ahli, Kuasa Hukum Minta Hakim Terima Prapid Joao Pedro


115 view
Sesuai Fakta Saksi Ahli, Kuasa Hukum Minta Hakim Terima Prapid Joao Pedro
(Foto SIB/Rido Adeward Sitompul)
Suasana sidang permohonan prapid yang dilayangnya M Sa'i Rangkuti di PN Medan.
Medan (SIB)
Ketua tim kuasa hukum pemohon pra peradilan (prapid), M Sa’i Rangkuti memohon agar hakim tunggal di Pengadilan Negeri (PN) Medan memutuskan tindak pidana KDRT yang dilaporkan kepada kliennya, Joao Pedro Da Silva Bastos, pria berdarah Portugal, tidak mempunyai hukum mengikat. Hal tersebut berdasarkan fakta keterangan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan.

"Dari fakta-fakta hukum terungkap di persidangan menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/2515/X/2020/SPKT Restasbes Medan, tanggal 9 Oktober 2020, An. Pelapor: Sri Wahyuni jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/2320/X/Res.
1.6/2020/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2020 jo Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik/553/IV/Res.

1.6/2021/Reskrim, tanggal 6 April 2021 atas dugaan tindak pidana KDRT, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata M Sa'i Rangkuti kepada wartawan, Sabtu (11/9).

Oleh karenanya, ditegaskan Sa'i lagi, penetapan kliennya ini sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan mengikat. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Dengan demikian penetapan pemohon prapid sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan mengikat," tegasnya lagi.
Diketahui, Joao Pedro Da Silva Bastos mengajukan pra peradilan kepada termohon Kapolrestabes Medan cq Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam kasus laporan KDRT.

Lanjutan sidang prapid itu, Jumat (10/9) lalu, beragendakan mendengar keterangan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan Dr Muhammad Arif Sahlepi SH MHum, di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Di hadapan hakim tunggal Phillip M Soentpiet, ahli berpendapat bahwa termohon seharusnya menghentikan proses penyidikan dugaan kasus tindak pidana kekerasan terhadap pemohon prapid. Sebab perdamaian telah dibuat oleh pemohon prapid dengan korban yang juga istri warga negara Portugal tersebut, dan korban tertanggal 21 November 2020 lalu juga sudah mengajukan permohonan pencabutam pengaduannya kepada pemohon prapid.

"Atas alasan tersebut, dalam dugaan tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), termohon semestinya menghentikan penyidikannya," tegas Muhammad Arif Sahlepi.

Biasanya dalam Kasus PKDRT, imbuh Dr Muhammad Arif Sahlepi, mediasi penal merupakan jalan tengah atas dua permasalahan tersebut. Dengan mediasi penal, maka pola-pola penyelesaian masalah dalam rumah tangga (PKDRT) yang telah berlangsung dalam masyarakat tetap dapat dilakukan.

Tetapi penyelesaian masalah tersebut berada dalam konstruksi hukum negara yang pengaturannya diatur dengan undang-undang.

"Artinya pelaku tetap dapat diberikan tindakan sesuai dengan hal yang disepakati dalam mediasi dan diperkuat dengan putusan hakim. Sementara korban tetap mendapat perlindungan dan atau kompensasi atas apa yang terjadi padanya," tandas saksi ahli ini. Sidang lanjutan prapid ini akan kembali dilanjutkan pekan mendatang. (A17/a)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com