Setujui Ranperda APBD TA-2021, DPRD Minta Pemkab Labuhanbatu Bayar Kesra PNS dan Honor


220 view
Foto Dok
SETUJUI RANPERDA APBD TA 2021: Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Meika Riyanti Siregar dan Wakil Ketua Abdul Karim Hasibuan, menandatangani berita acara persetujuan Ranperda APBD TA 2021, disaksikan Pjs Bupati Muhammad Fitriyus dan Sekda M Yusuf Siagian, Senin (30/11), di Gedung DPRD, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.
Rantauprapat (SIB)
Setelah seminggu dibahas, DPRD Kabupaten Labuhanbatu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 dengan total pendapatan Rp1,3 triliun lebih, dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hj Meika Riyanti Siregar dan Wakil Ketua Abdul Karim Hasibuan, Senin (30/11), di Gedung DPRD, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.

Sebelum menyetujui Ranperda tersebut, DPRD meminta Pemkab Labuhanbatu segera membayar tambahan penghasilan untuk Kesejahteraan pegawai negeri sipil, tenaga honor dan kontrak yang belum dibayar hingga saat ini.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD, Haryanto Ritonga saat membacakan tanggapan Komisi IV terhadap pengantar nota keuangan rencangan peraturan daerah (Raperda) APBD TA 2021, Senin (30/11), dalam sidang paripurna.

"Disebut-sebut, uang Kesra PNS Pemkab Labuhanbatu sudah 3 bulan belum dibayar, demikian juga honor tenaga kontrak. Diminta kepada Pjs Bupati Labuhanbatu supaya segera membayarkan Kesra PNS, honor tenaga kontrak dan tenaga honorer Pemkab Labuhanbatu,” sebut Haryanto yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar.

Sedangkan Komisi I meminta Ranperda pemilihan kepala desa segera direvisi, mengingat tahun 2021 ada 40 kepala desa yang masa jabatannya berakhir.

“Sebaiknya pemilihan kepala desa dilaksanakan tiga bulan sebelum masa jabatan para Kades berakhir," sebut Ketua Komisi I, Rudi IR Saragih menyampaikan tanggapan komisinya.

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Labuhanbatu Muhammad Fitriyus menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bersusah-payah bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan kepala organisasi pemerintah daerah membahas Ranperda APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2021 sesuai mekanisme hingga disetujui bersama.

"Dengan persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2021 berarti kita telah menyelesaikan seluruh agenda rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyelenggara pemerintahan dalam satu tahun anggaran," sebutnya.

Dalam situasi menjelang Pilkada, pada kesempatan itu Pjs Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat dan elemennya untuk menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan Pilkada, sehingga berlangsung aman, damai dan sehat dengan menaati protokol kesehatan.

"Mengingat Pilkada pada situasi pandemi Covid-19, haruslah pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Labuhanbatu yang kita cintai," ujar Fitriyus.

Sebelumnya, Fitriyus menyampaikan pengantar nota keuangan Ranperda APBD TA 2021. Pemkab menargetkan pajak daerah Rp69.240.000.000, restribusi daerah Rp9.170.131.200, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13.940.288.000, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp119.500.000.

Pendapatan transfer dari pemerintah atasan ditargetkan Rp1.032.310.001.000, terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp952.310.001.000 dan transfer antardaerah Rp80 miliar.

Dana bagi hasil bukan pajak ditargetkan Rp36.066.950.000, dana alokasi umum (DAU) Rp659.352.692.000, dana alokasi khusus (DAK) Rp182.413.942.000 dan Dana Desa Rp74.477.417.000.

Belanja modal direncanakan Rp135.944.121.036, sudah termasuk DAK tahun anggaran 2021 Rp72.309.119.000, belanja tidak terduga Rp3 miliar, belanja transfer sebesar Rp148.519.281.200.

"Dilihat dari kondisi rencana pendapatan daerah yang kami kemukakan, pendapatan transferan dana memiliki kontribusi yang paling dominan terhadap total pendapatan daerah. Kondisi ini sekaligus mencerminkan Pemkab Labuhanbatu masih memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pendapatan transfer dana dari pemerintah atasan," sebut Fitriyus.

Melihat kondisi keuangan pada Ranperda APBD TA 2021 dibanding APBD TA 2020, anjlok sekitar Rp101 miliar dan PAD menyusut Rp21 miliar.

Total pendapatan pada Ranperda APBD TA 2021 yang disampaikan Pjs Bupati ke DPRD, Senin (23/11), Rp1.308.160.420.200. Sedangkan pada APBD TA 2020, total pendapatan Rp1.409.550.711.425.

Susutnya perkiraan keuangan tahun anggaran mendatang, juga diikuti merosotnya estimasi pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp21 miliar. Dalam nota keuangan RAPBD tahun 2021, estimasi PAD ditargetkan Rp211.850.419.200, sedangkan pada RAPBD tahun 2020 Rp233.229.176.200, atau terjadi penyusutan Rp21.378.757.000. (BR6/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com