Sewa Mahal, Tahun Depan Kantor Sejumlah OPD Pindah ke Ruko Pemkab Labusel


196 view
Sewa Mahal, Tahun Depan Kantor Sejumlah OPD Pindah ke Ruko Pemkab Labusel
(Foto: TCS)
Ilustrasi 
Kotapinang (harianSIB.com)
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), H Edimin berencana memindahkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih menyewa kantor ke rumah toko (ruko) milik Pemkab Labusel.

Pasalnya, biaya sewa ruko yang dibayarkan masing-masing OPD tersebut kepada pihak ketiga jauh lebih mahal, dibanding biaya sewa yang diberikan Pemkab terhadap ruko milik Pemkab tersebut. Padahal, saat ini terdapat lebih kurang 16 ruko milik Pemkab di Jalan Sudirman, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, dalam keadaan kosong.

"Saya sudah perintahkan, tahun depan OPD yang masih menyewa kantor untuk pindah ke ruko milik Pemkab. Ada lebih kurang 12 OPD," kata Edimin, Kamis (28/10/2021), saat membuka seminar terbuka Hari Sumpah Pemuda yang digelar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Labusel.

Dikatakannya, tarif sewa satu unit ruko milik Pemkab Labusel hanya Rp20 juta per tahun. Sedangkan biaya yang dikeluarkan OPD untuk sewa satu unit ruko sebagai gedung kantor berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta per tahun.

"Kan aneh. Saya sewakan rumah saya kepada orang lain Rp20 juta per tahun. Lalu saya menyewakan rumah untuk anak saya Rp40 juta per tahun," katanya.

Menurut Edimin, dengan perpindahan kantor OPD tersebut, Pemkab dapat menghemat pengeluaran untuk biaya sewa. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang bermanfaat kepada masyarakat.

Seperti diketahui, OPD yang masih menyewa gedung kantor saat ini yakni, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Pemanggulangan Bencana Daerah. Kemudian, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan dan Perternakan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Satpol PP dan Dinas Perpustakaan.

Selain sewa kantor, upaya lain yang dilakukan untuk menghemat anggaran, kata Edimin, yakni pengurangan biaya-biaya rutin. Disamping itu, juga akan dilakukan pengurangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPDPK).

"Ini dilakukan untuk menutup defisit anggaran," katanya. (*)

Penulis
: Rudi Afandi Simbolon
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com