Hakim Belum Musyawarah

Sidang Putusan Terdakwa Korupsi Mantan Dirut BUMD Sibolga Nauli Ditunda


202 view
Sidang Putusan Terdakwa Korupsi Mantan Dirut BUMD Sibolga Nauli Ditunda
Foto : Ist/harianSIB.com
Terdakwa Nuzar Carmina saat disidangkan di PN Medan, Senin (23/5/2022).

Medan (SIB)

Persidangan beragendakan vonis atas perkara terdakwa korupsi mantan Dirut BUMD Sibolga Nauli Nuzar Carmina ditunda hingga dua pekan mendatang.


Hal itu dikarenakan majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin bersama dua hakim anggota belum bermusyawarah untuk memutus perkara tersebut.


Sedangkan dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, vonis terhadap Nuzar dijadwalkan akan dibacakan kemarin.


"Sehat terdakwa? Baik ya? Agenda persidangan seharusnya hari ini. Tapi karena kami majelis hakim belum musyawarah jadi sidang pembacaan putusan dilanjutkan 2 pekan mendatang," kata Hakim ketua Sulhanuddin, Senin (23/5).


Terdakwa yang tidak dilakukan penahanan di penjara, didampingi tim penasihat hukumnya langsung meninggalkan ruangan persidangan.


Sementara itu diberitakan sebelumnya JPU dari Kejari Sibolga, pada Senin (25/4/2022) lalu dituntut agar dipidana 4 tahun penjara dan pidana denda Rp 400 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana) 6 bulan kurungan.


JPU dari Kejari Sibolga dalam surat tuntutannya menyatakan, dari fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, terdakwa dinilai telah memenuhi unsur melakukan tidak pidana Pasal 2 ayat (1) jo UU No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair JPU.


Yakni turut serta secara berkelanjutan secara tanpa hak dan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.


Selain itu, mantan Dirut BUMD periode 2014 hingga 2017 lalu juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp104.804.020.


Dengan ketentuan, sebulan setelah perkara pokoknya berkekuatan hukum tetap, maka JPU menyita harta bendanya untuk dilelang. Bila nantinya juga tidak mencukupi menutupi UP maka diganti dengan pidana 1 tahun penjara.


Tim JPU dari Kejari Sibolga dipimpin Toga Silalahi dalam dakwaannya menyebutkan, laporan sejumlah pengeluaran di perusahaan daerah milik Pemko Kota Sibolga itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.


Akibat perbuatan terdakwa, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kerugian keuangan negara diperkirakan sebesar Rp104.804.020.


Saksi Sandra, selaku pemilik Toko Prima ketika diperiksa penyidik pada Kejari Sibolga mengatakan bahwa bon faktur pembelian barang dari tokonya tersebut, bukanlah tanda tangan saksi. Kuat dugaan dibuat sendiri oleh terdakwa.


Terdakwa Nuzar Carmina memerintahkan Kasubag Keuangan Yuliani Perangin-angin untuk membuat faktur bon belanja barang. Perintah tersebut kemudian diteruskan Yuliani ke Zulida Rambe Perangin-angin selaku bendahara.


Pria gaek itu juga diduga kuat tidak pernah melakukan survey harga barang ke Toko Jakarta Baru. Demikian juga dengan laporan belanja barang ke Toko Atlantik, imbuh Toga Silalahi, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. (A17/c)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com