Silaturahmi ke PWI Sumut, M Nuh: Pers Sangat Tanggap terhadap Situasi Perkembangan Bangsa


181 view
Silaturahmi ke PWI Sumut, M Nuh:  Pers Sangat Tanggap terhadap Situasi Perkembangan Bangsa
(Foto: Dok/Hermansjah)
SILATURAHMI: Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Utara, Haji Muhammad Nuh bersilaturahmi dengan jajaran pengurus PWI Sumut, di Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro Medan, Jumat (23/7/2021).
Medan (harianSIB.com)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) Haji Muhammad Nuh, berharap pemerintah bertanggungjawab penuh dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terkait pandemi Covid-19, terutama dampak ikutannya yang menyusahkan masyarakat.

Hal itu diutarakan Muhammad Nuh saat melakukan pertemuan silaturahmi dengan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, di aula Gedung PWI Sumut Parada Harahap Jalan Adinegoro Medan, Jumat (23/7/2021).

Ketua PWI Sumut H Hermansjah dalam pertemuan itu menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi HM Nuh tersebut. Kunjungan ini diharapkan berkelanjutan untuk meningkatkan sinergi membangun negeri bersama-sama ke depan.

"Mudah-mudahan apa yang disampaikan Anggota DPD RI ini dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua," kata Hermansjah.

Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah unsur pengurus di antaranya, Penasehat HA Ronny Simon, Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal R Surya, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Wilfried B Sinaga, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama H Agus Syafaruddin Lubis, Sekretaris Edward Thahir, Bendahara Zul Anwar Marbun, Wakil Sekretaris I Rifki Warisan, Wakil Sekretaris II Jalaluddin, Wakil Bendahara Hartati Rangkuti, pengurus seksi Julia Nuraini Tarigan dan Eli Marlina.

Lebih lanjut dijelaskan M Nuh, ketika pemerintah menerapkan PPKM Darurat semestinya sudah mengantisipasi dampak ikutannya dengan menggelontorkan bantuan sosial yang mengiringi bukan malah melarang masyarakat mencari nafkah. Karena itu, M Nuh berharap pemerintah mengevaluasi PPKM Darurat secara komprehensif dan optimal.

Menyinggung tentang peranan pers, M Nuh mengapresiasi keberadaan pers yang dinilainya sangat tanggap terhadap situasi perkembangan bangsa dewasa ini. Sebagai anggota DPD RI, katanya, pihaknya hanya mendorong adanya perbaikan dan pencerahan bangsa. Dorongan ini juga muncul seiring dengan terbangunnya opini publik dari masyarakat terkait kebijakan yang akan dijalankan pemerintah seperti Omnibuslaw dan lainnya.

"Untuk itu, kita minta pers jangan pernah berhenti melakukan kontrol sosial yang bertanggungjawab dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," katanya.

Menjawab pertanyaan tentang isu miring terhadap penanganan pandemi Covid-19, M Nuh mengatakan, Covid-19 memang ada. Dibilang begitu karena sudah banyak korban jiwa.

"Ini, menurut kalangan ulama adalah wabah dari Allah SWT. Kita harus dapat menjalani dengan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi prokes. Saya sendiri pernah terpapar dan isolasi mandiri," akunya.

Terkait perlunya dilakukan investigasi penyaluran dana Covid-19, dikatakannya silahkan saja. Asalkan dibarengi data akurat. Diakuinya, dana untuk penanganan Covid-19 di Indonesia cukup besar. Tapi penanganannya dinilai kurang optimal, termasuk pelayaan publiknya.

"Jadi di masa PPKM Darurat lanjutan inilah kita harapkan yang kurang optimal harus dioptimalkan," katanya. (*)

Penulis
: Donna Hutagalung/Rel
Editor
: Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com